APBD Kaltim 2021 Rp 11,6 T, Berikut Harapan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK

Samarinda- Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna ke-39  Senin (14/12/2020) dengan enam  Agenda kegiatan yang akan di sidangkan.

Dalam rapat paripurna ke-39 ini hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi selaku perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kaltim, rapat dipimpin langsung oleh  Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan didampingi oleh Muhammad Syamsun dan Sigit Wibowo selaku Wakil Ketua.

Pengesahan penandatanganan APBD 2021 Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Karangpaci, Samarinda, Senin (14/12/2020). (Mediaetam.com/Idham)

Saat ditemui setelah rapat Makmur mengatakan bahwa APBD Kaltim di sepakati senilai Rp 11,6 triliun.

Makmur berharap semoga secepatnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat Kaltim.

” Mudah-mudahan apa yang sudah kita sahkan ini direalisasikan secepatnya karena bagaimanapun juga apa yang kita sah kan ini kebutuhan dasar masyarakat” kata Makmur HAPK ketua DPRD Kaltim.

Lanjut dia, anggaran yang ada saat dipergunakan untuk menunjang infrastruktur yang ada di Kaltim dan Makmur mengingatkan setiap SKPD agar tidak sekedar mengusulkan saja. Dia kerap mengingatkan, sehingga dia berharap agar menjadi perhatian, agar dijalankan dengan benar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengungkapkan, bersyukur atas hasil kerja badan anggaran DPRD Kaltim.

“Kami apresiasi pimpinan dan segenap anggota dewan Provinsi Kaltim yang bersama tim anggaran pemerintah daerah menyetujui rancangan APBD tahun anggaran 2021,” ujarnya dikutip dari Humas Kaltim, Senin (14/12/2020).

Hadi menambahkan, APBD 2021 akan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan, di mana kedua bidang tersebut menjadi faktor serius yang harus ditangani. “Termasuk pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya,” katanya.

Selanjutnya, Hadi merincikan APBD tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, terdiri dari pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar.

Lebih lanjut, belanja daerah sebesar Rp11,61 triliun yang direncanakan untuk belanja terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kemudian, pembiayaan daerah mengalokasikan penerimaan pembiayaan (Silva) sebesar Rp2,02 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp3,65 miliar. (Adv/Idham)

Share:

About The Author