Mediaetam.com – Kutai Timur – Ketua Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa (IKBM) Kaubun Hasbi Mo’a mengatakan infrastruktur pembangunan jalan khusus wilayah tiga yakni Bontang, Kutim, dan Berau masih minim perawatan.
Menurutnya untuk tahun 2020 alokasi anggaran untuk biaya perawatan jalan wilayah tiga ini sebasar 30 miliar. Hasbi sapaan akrabnya meminta Pemprov Kaltim segera memberikan transparansi anggaran tersebut digunakan untuk apa saja.
Mengingat pembangunan jalanan akses transportasi Kabupaten Kota Bontang, Kutim dan Berau yang khususnya merupakan penghubung antar 5 Kecamatan Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan menuju Kabupaten Berau masih banyak jalanan yang hancur untuk perlu diberikan perawatan.
Sementara itu Dewan Pembina IKBM Kaubun Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan bahwasanya anggaran tersebut mestinya mempunyai skala prioritas bagi wilayah 3 yang mesti dialokasikan khusus oleh Pemprov.
“Anggaran 30 Miliar tersebut haruslah dipertanggungjawabkan dengan pembangunan fisik yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat banyak, kalau tidak sinkron maka kemanakah anggaran tersebut digunakan ? ucapnya.
Richardo yang juga kader GMNI Samarinda tersebut menerangkan jangan sampai anggaran disulap sementara pembangunan nihil.
“Jangan sampai anggaran ditutupi, ada anggaran nya tapi pembangunan infrastruktur jalanan khususnya tidak ada sama sekali yang diperbaiki, maka jargon “Kaltim Berdaulat” itu tentunya gagal, jika tidak ditanggapi Pemprov kita akan buat gerakan,” tutup Richardo.
Sementara itu Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno berpandangan sama. Menurut Politisi PDIP tersebut kritik tersebut merupakan hal normal.
“Melihat ada anggaran tapi kok perbaikannya masih belum baik.Kita juga mengkritisi,” ucap Agil yang saat ini juga masuk dalam Panitia Khusus evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahun anggaran 2020.
Ia menuturkan juga sedang mendalami persoalan tersebut. Memang kalo dilihat dari panjang jalan dengan kondisi kesiapan dana memang yang bisa dilakukan hanya perawatan.
“Informasi dari UPTD paket itu dibangun tahun 2012, kemudian proyek baru masuk lagi tahun 2019,” ucapnya.
Jadi dengan angka yang ada kemarin memang jujur disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kaltim dana kurang yang menjadi alasan.
Misalnya untuk pengaspalan menurut Wakil Rakyat Dapil Berau, Kutim, dan Bontang ini, satu kilometer dibutuhkan anggaran Rp 7,5 miliar kemudian untuk beton Rp 12,5 miliar.
Jadi pemeliharaan dilakukan pada titik yang parah. Ia juga sudah menyampaikan agar tahun 2021 titik yang diperbaiki bisa ditingkatkan. Ia pun mendorong jika anggaran masih kurang ia meminta pemerintah untuk ditambah. (Akbar)
