
MEDIAETAM.com – Berau masih punya segudang persoalan. Oleh karena itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Biatan dan OSIS SMAN 14 Berau mengadakan dialog daerah secara online dengan tema : “Mengurai Persoalan Dasar Kalimantan Timur” jilid II : Kabupaten Berau pada Sabtu,(26/09/2020) malam
“Diskusi ini adalah upaya untuk mengurai persoalan dasar yang ada di Kabupaten Berau, mencari formulasi yang tepat atap tiap persoalan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak terhadap rakyat kecil,” kata Ketua DPD GMNI Kaltim Andi Muhammad Akbar Sabtu.
Diskusi yang dihadiri mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum ini bertujuan untuk menggali kebijakan yang mampu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat Berau.
Ada lima narasumber dalam diskusi ini. Mereka adalah Anggota DPRD Kalimantan Timur Ismail, Anggota DPRD Berau Sujarwo Arif Widodo, akademisi Sekolah Tinggi Pertanian Berau, Suryadi, pengacara Natalis, dan Ketua Menapak Indonesia Kalimantan Timur, Rahmat.
Ketua IKMKB, Kardiansyah selaku moderator pun memandu jalannya diskusi.
Akademisi STIPER, Suryadi mamaparkan, persoalan di Kabupaten Berau masih soal konflik agraria.
“Pemerintah daerah harus punya niat baik menyelesaikan konflik apalagi yang berkaitan dengan hak tanah masyarakat,” kata Suryadi.
Kemudian, Anggota DPRD Kalimantan Timur Ismail menjelaskan, bahwa Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau khususnya, sudah harus mulai mencari ekonomi alternatif. Upaya ini untuk mendorong ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kabupaten Berau dan mengurangi ekspansi pertambangan yang banyak merebut lahan warga.
“Kehadiran swasta harusnya memberikan keselamatan buat rakyat bukan malah sebaliknya mengambil hak kelola atas tanah yang mereka miliki,” kata Ismail
Sementara, anggota DPRD Berau Sujarwo menilai persoalan yang ada di Berau adalah soal keberpihakan anggaran terhadap program kerakyatan yang mau dilakukan. Ekonomi Berau masih bergantung kepada sumber daya alam.
“Dari sini kami berharap ke depannya sektor pertanian, perikanan, UMKM dll harus digenjot agar pertambangan tidak mendominasi. Pendapatan asli daerah Berau harus ditingkatkan,” kata Sujarwo
Sementara narasumber lainnya, Natalis dan juga Rahmat mendorong agar tata ruang banyak diperuntukkan untuk masyarakat Berau sendiri.
Kedua narasumber tersebut menyoroti persoalan krisis ruang yang terjadi di Berau. Masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya karena cenderung ada monopoli yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah harus serius melaksanakan otonomi daerah.
Dalam sesi penutup, para narasumber akan mengusahakan untuk terus menyuarakan persoalan di Berau. Mereka juga siap berdiskusi lebih lanjut terkait hal apa saja yang akan diperjuangkan.