Mediaetam.com, Samarinda – Andi Harun dan Rusmadi Wongso akan memimpin Kota Samarinda setelah dilantik secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada Jumat 26/02/2021.
Andi Harun mengatakan, dalam seratus hari masa awal kerjanya, ada 5 program percepatan di Kota Samarinda yang akan dia garap.
“Program 100 hari kerja ini prinsipnya bisa kami lakukan cepat dan berbiaya murah. Kami harapkan langsung dapat dirasakan dan bermanfaat buat masyarakat,” ucap Andi Harun.
Kemudian ditambahkan Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso program itu adalah penangan dampak pandemi Covid-19 di Samarinda. Lalu penanggulangan sampah pada TPS di jalan raya, penataan parkir sekaligus PKL, penanganan awal terkait banjir, dan realisasi program ProBebaya Rp 100 juta – Rp 300 juta yang diberikan ke setiap RT tiap tahun.
“Mengenai masalah banjir ini, kita tidak mungkin hanya dalam seratus hari saja, pasti akan bertahap dan berlanjut. Khusus untuk ProBebaya memang ini program kita, tapi akan mulai berjalan di tahun depan,” ucap Rusmadi Wongso.
Untuk kerja seratus hari ke depan, pihaknya akan mempersiapkan dasar hukum dari program kerja mereka, paling tidak targetnya dalam seratus hari sudah keluar peraturan Wali kota terkait dengan program ProBebaya.
Di hari yang sama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di dua titik aksi berbeda yaitu di depan Universitas Widyagama Mahakam Samarinda pada pukul 09.30-11.00 wita dan dilanjutkan dengan aksi kedua di depan gerbang Universitas Mulawarman.
Aksi yang dilakukan kali ini adalah suatu bentuk ekspresi sikap HMI cabang Samarinda kepada kondisi di kota Samarinda yang masih memiliki banyak permasalahan dan belum mampu diselesaikan oleh pemerintah kota Samarinda.
“Sudah 353 tahun kota Samarinda berdiri dan 61 tahun usia pemerintahan kota Samarinda terdapat beragam persoalan yang terjadi dan harus dibenahi,” ucap Humas Aksi Frengky.
Pada aksi tersebut massa aksi juga membawa empat tuntutan. Pertama, mendesak wali kota Kota Samarinda terkait keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik untuk setiap kebijakan yg telah dikeluarkan. Kedua, mendesak wali kota Samarinda untuk segera berbenah menyelesaikan persoalan pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, pariwisata, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Ketiga, mendorong agar segera menuntaskan program prioritas di 100 hari kerja wali kota Samarinda.Keempat, menuntut penandatangan kontrak politik antara walikota Samarinda dengan HMI Cabang Samarinda.
Suara mahasiswa juga datang dari Menteri Kajian dan Strategis Bem Fisip Universitas Mulawarman Monalisa.
“Sekarang waktunya pasangan Andi Harun dan Rusmadi Wongso untuk merealisasikan visi misi yang telah dipaparkan pada saat kampanye dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak. Juga yang menjadi salah satu sorotan kami ialah soal penanganan banjir,” ucap Monalisa.
Dalam penelitian Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Sejak 2014, dari pilkada ke pilkada, krisis sosial ekologis di Samarinda tak kunjung diselesaikan, malah justru semakin parah.
Luasan banjir meningkat nyaris 100 persen dari 1.322 hektar pada 2014, menjadi 2.117 hektar pada 2019. Banjir yang terjadi itu, pemicu utamanya terkait kebijakan pemanfaatan ruang yang ngawur, dimana 71 persen luas wilayah telah dibebankan konsesi tambang batubara.
Menurut Monalisa masalah banjir yang terjadi bukan semata dikarenakan bencana alam, melainkan sebuah bencana industri. Permasalahan lain yang memicu rendahnya kualitas penataan lingkungan Kota Samarinda adalah minimnya antisipasi bencana alam terkait penataan kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Kawasan rawan bencana alam di Kota Samarinda hanya terbagi menjadi dua yaitu rawan banjir dan rawan longsor.
“Kedua jenis rawan bencana alam ini, berdasarkan kajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kota, Samarinda memperoleh tingkat resiko tinggi,” Ucap Monalisa.
Dalam kampanyenya, Andi Harun memberikan tiga solusi penanganan banjir, dengan konsep “Samarinda Tangguh Banjir” , tiga point tersebut ialah yang Pertama, pengendalian banjir dari daerah hulu ; Revitalisasi DAS & Reduksi banjir dari hulu. Kedua, Pengendalian banjir daerah tengah, pengendalian Tata Guna Lahan dan Normalisasi Banjir. Dan Ketiga, pengendalian banjir daerah hilir, revitalisasi drainase, pengendalian sampah, proteksi pengaruh pasang Mahakam (Pintu Banjir).
“Ide dan usaha yang ditawarkan cukup relevan dengan kebutuhan penangan banjir Samarinda saat ini, dan yang harus diperhatikan oleh Wali kota dan Wakil Wali Kota terpilih ialah bagaimana kerja cepat dan tidak berleha-leha dalam pengeksekusian ide dan gagasan yang sudah dirumuskan tersebut,” ucap Monalisa.
Kemudian lanjut dia, hal mendesak lainnya yang wajib dikerjakan adalah persoalan pembangunan berkelanjutan yang belum diimplementasikan dengan baik. Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusinya.
(Idham)
