Mediaetam.com, Tenggarong – Provinsi ini menyumbang 62 persen pasokan batu bara nasional. Masifnya pertambangan batu bara di Kaltim dan lemahnya pengawasan,
membuat ruang praktik kecurangan mudah terjadi.
Maka dari itu, Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara melaksanakan Diskusi Publik. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Jaringan Advokasi Tambang, dan organisasi Cipayung plus Kalimantan Timur di Cafe D’bagios Cafe, Selasa, 2 November 2020.
Diskusi ini, mengangkat tema terkait Sinergitas Peran Pemuda Sebagai Pressure Group Dalam Mengawal Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, Upaya Membongkar Kejahatan Ilegal Minning?
“Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda,”, kata Ketua Umum, Badko HMI Kaltim-Kaltara, Abdul Muis.
Dia menambahkan peringatan sumpah pemuda hari ini, pemuda harus mengisi kemerdekaan dengan mengawal dan menyuarakan berbagai persoalan kebangsaan termasuk persoalan daerah kita.
“Di Kalimantan Timur sendiri, sumber daya alam semakin terbatas namun ilegal minning marak terjadi di mana-mana,” ucapnya
Dia menambahkan, upaya ini menyatukan persepsi dan gerak dari pemuda dan mahasiswa untuk proaktif mengawal sumber daya alam, terutama menyuarakan dan menyelesaikan persoalan ilegal minning di Kaltim.
“Hal ini menjadi masalah klasik, punya aturan yang jelas tapi pemerintah dan aparat penegak hukum minim penindakan,” tegasnya.
Dia menjelaskan pelaku yang menjadi dalang dari ilegal minning ini belum bisa diungkap, selama ini hanya operator lapangan yang ditangkap.
Hal ini tentunya menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum jikalau terjadi pembiaran secara terus-menerus.
Untuk itu mereka merekomendasikan untuk DPRD Kaltim untuk bisa membentuk satuan tugas tambang yang didalamnya melibatkan mahasiswa dan publik.
“Ini juga mendorong pemuda untuk partisipasi dalam perumusan kebijakan,” sambung dia.
Persoalan ilegal minning ini sudah sangat meresahkan, baik secara kerusakan lingkungan, maupun pendapatan negara.
“Ke depan setelah pendiskusian kita menyepakati untuk ada gerakan bersama dalam mengawal sumber daya alam dan menyuarakan persoalan ilegal minning,” ucapnya. (Akbar)
