Mediaetam.com, Tenggarong – Aktivitas pertambangan oleh PT Mitra Abadi Mahakam (MAM) menyebabkan longsor terjadi di RT 16 Desa Manunggal Jaya, Tenggarong Seberang. Akibat longsor menyebabkan beberapa lahan warga dan jalan desa rusak.
Hal tersebut mendapatkan respons cepat dari DPRD Kutai Kartanegara. Wakil Ketua DPRD, Didik Agung didampingi Ketua Bapemperda Firnadi Ikhsan dan Ketua Komisi I Supriyadi.
Mereka melakukan sidak pada pada Selasa (6/4/2021) bersama Inspektorat Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kukar.
Salah satu pemilik lahan Tarsip mengungkapkan persoalan tersebut memberikan penyiksaan batin terhadap dirinya.
Menurut pengakuannya Tarsip memiliki lahan seluas 10.500 meter persegi. Beberapa lahannya terimbas akibat pertambangan yang berlangsung. Salah satunya yakni kebun yang di dalamnya memiliki berbagai jenis tanam tumbuh.
“Sebetulnya saya tidak jual beli tanah, tapi yang saya minta hanya tanam tumbuh. tanaman saya sebanyak 557 tanaman pohon,” ucapnya.
Ia juga mengakui ada beberapa hal yang telah disepakati namun pihak perusahaan tidak pernah berkomitmen.
Selain itu ia juga mengakui bahwa masuknya PT MAM dua bulan lalu juga tidak pernah meminta izin terhadap dirinya dan warga lainnya sebagai pemilik lahan. Sehingga persoalan lahan pun juga masih menjadi polemik hingga sekarang.
Setelah kejadian longsor, ia juga menyayangkan PT MAM masih beroperasi. Padahal sidak Jumat lalu telah merekomendasikan untuk menghentikan sementara seluruh aktifitas pertambangan hingga persoalan selesai.
Sementara itu, HR PT MAM Ronni Simanjuntak mengungkapkan penyelesaian persoalan tersebut ia mengembalikan kepada warga untuk dibicarakan lebih lanjut.
“Dari perusahaan sudah ada iktikad baik dengan menyampaikan harganya,” ucapnya.
Aktivitas pertambangan sejak terjadinya longsor perusahaan juga telah memenuhi permintaan warga dengan menghentikan operasi agar tidak terjadi longsor susulan.
Meski tempat yang dekat dengan daerah longsor masih beroperasi ia mengaku itu beda kasus.
“Kita hentikan yang warga terdampak, kalo disana tidak ada masalah,” ucapnya.
Terkait operasi pertambangan yang tidak meminta izin terhadap warga sekitar, ia mengungkapkan bahwa secara instansi PT MAM bekerja dibawah konsesi pertambangan milik PT Bukit Beiduri Energi (BBE).
“Kalo PT BBE pemerintah sudah tau ada disini punya konsesi, jadi kalo PT MAM menambang otomatis hubungan PT BBE yang jalan,” ucapnya.
Dia pun juga komitmen untuk tanam tumbuh akan diberikan ganti rugi, cuma untuk penghitungan diberikan ke bagian teknis untuk menghitung.
Sementara itu Plt Camat Tenggarong Seberang Sugiarto mengungkapkan terkait masalah tambang agak berat untuk menyelesaikan.
“Kalo dihentikan kebutuhan masyarakat, gak dihentikan juga akan merusak fasilitas,” ucapnya.
Namun dia mengakui apa sebab musabab terjadinya longsor ini. Jikalau dilihat sebelum ada kegiatan pertambangan tanah aman. Tetapi ketika ada kegiatan kita lihat ada pergerakan tanah.
“Tanah pegunungan pun memang empuk , kalo ditambang agak membahayakan,” ucapnya.
Kalo pihaknya menyarankan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan menguntungkan semua pihak.
“Harus diselesaikan bijak,” katanya.
Sementara terkait pembebasan lahan pihaknya belum tau jelas masalah tersebut. Ia pun baru tahu secara mendalam dengan adanya kejadian ini.
Tetapi sebagai pemerintah ia akan mendampingi masyarakat apa yang diinginkan karena pihaknya bagian dari pelayanan masyarakat. (Akbar)
