Mediaetam.com, Tanggarong – Musyawarah Daerah DPD II Partai Golongan Karya Kutai Kartanegara (Musda Golkar Kukar) akan dilaksanakan akhir Januari 2021. Partai Golkar merupakan penguasa di Kutai Kartanegara, sebab, sebagai partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Kukar.
Sekretaris DPD II Golkar Kukar, Salehuddin saat diwawancarai Mediaetam.com, memaparkan, Musda Golkar Kukar memang perlu persiapan, disamping itu juga masa proses kepengurusan DPD II Golkar Kukar telah berakhir di tanggal 23 Desember 2020.
BacaJuga
“Kemungkinan besar diadakan Pelaksana tugas (Plt) oleh DPD I Golkar Kaltim nantinya untuk melaksanakan proses Musda,” kata Salehuddin, Rabu (13/1/2021).
Adapun untuk Plt menurutnya kemungkinan besar dari pengurus DPD I Golkar Kaltim. Siapa yang akan ditunjuk, Salehuddin belum bisa memastikan, masih menunggu arahan pimpinan DPD I yang dikomandoi Rudi Masud.
Sementara itu, untuk proses Musyawarah Daerah sekarang mulai berjalan prosesnya.
Dirinya mengatakan, sebelumnya sempat dibentuk panitia Musda Golkar Kukar oleh kepengurusan aktif dan jadwalnya Agustus 2020 lalu.
Kemudian ditunda, karena bersamaan dengan proses Pilkada Kukar. Golkar saat itu enggan menganggu proses pemenangan Pilkada Kukar dan akhirnya Musda ditunda.
Salehuddin mengatakan, Musda adalah bagian daripada alur dinamika organisasi, siapapun yang akan terpilih dan jadi pengurus Golkar Kukar ke depan, prosesnya secara demokratis dan berjalan dengan baik.
“Tidak menimbulkan dampak negatif, termasuk konflik internal, struktur maupun kader golkar di Kukar. Harapannya musda ini jadi konsolidasi partai, untuk saling menguatkan,” kata Salehuddin.
Adapun ketika ditanyakan awak media, terkait beberapa calon yang muncul untuk memimpin Golkar Kukar menurutnya ada banyak yang muncul untuk menjadi ketua golkar, dirinya berpikir Golkar tidak akan kekurangan orang.
“Salah satunya informasi nya adalah ketua Rasid berkeinginan untuk maju kembali, kemudian tokoh muda H Rendi, Bung Sarkowi juga bisa,” ucapnya.
Ada juga Badil melakukan pihak komunikasi dengan pihak Pengurus Tingkat Kecamatan di Kukar, dirinya juga mempersilahkan.
“Inilah demokrasi selama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar,” katanya yang juga selalu anggota DPRD Kaltim tersebut.
Menurutnya, memaknai proses musda ini sebagai proses dinamika demokrasi, bagian dari konsolidasi Golkar untuk memenangkan Pemilu, Pileg, dan Pilpres 2024.
Adapun persyaratan menjadi Ketua Golkar sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kemudian di peraturan organisasi secara kriteria salah satunya PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) dan pernah menjadi pengurus Golkar lima tahun.
“Itu salah satunya, kurang etis saya sampaikan disini,” ucap Solehuddin. (Akbar)