Mediaetam.com, Tenggarong – Meski sebelumnya sudah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), suasana lebih lengang juga terasa di Kukar.
Penerapan Kaltim Silent, Kukar tetap meneruskan PPKM seperti yang sebelumnya sudah mereka terapkan.
Lalu, pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat di luar rumah pada hari Sabtu dan Minggu terhitung sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Serta melakukan penyemprotan desinfektan di rumah ibadah, fasilitas umum dan beberapa area publik lainnya. Termasuk melakukan pembatasan orang masuk dan keluar Kukar.
Ada satu hal dalam pemberlakuan kebijakan yang diingatkan anggota DPRD Kukar Jumarin Thripada. Dia menyebut pemerintah mesti menjaga stabilitas kebutuhan sandang dan pangan masyarakat.
Hal ini menurut Politisi Partai Gerindra tersebut sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat di situasi berlakunya kebijakan Kaltim Silent.
Meski mendapatkan banyak kritik dari masyarakat luas atas kebijakan Kaltim Silent oleh Gubernur Kaltim, ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut tentu dikeluarkan dengan mempertimbangkan banyak hal tentang baik dan buruknya.
Salah satunya makin maraknya peningkatan Covid-19 dan menjadi salah satu provinsi dengan konfirmasi positif tertinggi di Indonesia.
Oleh karena itu menurutnya pemimpin punya strategi jitu menangani dan hal tersebut menjadi tanggung jawab kepala daerah dalam rangka melindungi masyarakat.
“Kalau saya berfikir ini langkah terbaik,” ucapnya saat diwawancarai Mediaetam.com, Senin (8/2/2021).
Membiarkan pandemi ini terus merangkak tanpa ada perlawanan termasuk pemimpin daerah maka pemimpin bisa dianggap lalai terhadap masyarakat.
Meski melakukan pembatasan untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat, dirinya mengingatkan bahwa
langkah perbaikan ekonomi juga mesti disiapkan.
Terutama pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tentunya harus mendapatkan perhatian lebih.
Selain itu yang perlu diantisipasi menurutnya adalah bagaimana pemerintah mengawal keselamatan masyarakat yang mempersiapkan kebutuhannya untuk istirahat di rumah.
Dirinya meyakini gubernur sebagai kepala daerah punya langkah dan tanggung jawab dalam menyelamatkan warganya baik dari Covid-19 dan aspek ekonomi.
“Kita sebagai masyarakat harus percaya kepada pemimpin,” tutupnya. (Akbar)
