Bupati Kukar Peringatkan Kadis, Kabid, hingga Camat Harus Hapal Data

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Dilla/Media Etam)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dilantik. Dalam arahannya, bupati menegaskan tidak akan menoleransi kepala dinas maupun kepala bidang yang buta data dalam menjalankan program-program prioritas pemkab.

Bupati Aulia menekankan bahwa kesuksesan visi dan misi daerah hanya bisa dicapai jika para pengampu kebijakan bekerja berdasarkan data empiris yang akurat, bukan sekadar asumsi.

Bacaan Lainnya

“Saya tidak akan mentolerir para kepala dinas dan kepala bidang yang buta terhadap data. Kuasai data teknis di OPD masing-masing. Jangan sampai kita kalah data dengan orang lain,” ungkapnya.

Ia mencontohkan beberapa instansi strategis yang harus segera merapikan basis datanya untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran:

Dinas Pendidikan

Wajib memiliki data detail mengenai kondisi sekolah; mana yang perlu rehabilitasi ringan, sedang, hingga berat, termasuk ketersediaan fasilitas toilet yang representatif.

Dinas Sosial

Harus mampu membedah data kemiskinan berdasarkan desil 1 sampai 5, sehingga bantuan yang turun tidak menyasar pihak yang salah.

Diskominfo & DPMD

Diminta mematangkan perencanaan program internet gratis desa dan program penguatan RT agar benar-benar terimplementasi di lapangan.

Camat

Wajib mengantongi data warga miskin hingga ke alamat rumah serta memahami penyebab kemiskinan mereka untuk mempermudah intervensi.

Satu Data

Bupati Aulia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antar instansi. Ia tidak ingin lagi ada variasi data yang berbeda-beda antar OPD yang justru membingungkan dalam pengambilan keputusan.

“Saya menginginkan data di Kukar ini satu pintu. Masing-masing OPD jangan punya varian data sendiri-sendiri. Jika datanya satu, maka sasaran kita bisa tepat,” jelasnya.

Menurutnya, perbaikan pelayanan publik tidak hanya harus dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga harus tercermin dalam angka-angka statistik yang diukur oleh lembaga kredibel. Leadership technocracy atau kepemimpinan berbasis data menjadi harga mati dalam masa kepemimpinannya.

Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com

Bagikan:

Pos terkait