DBH Kaltim Diisukan Turun Drastis hingga 76 Persen, Rudy Mas’ud Masih Berpikir Positif

Rudy Mas’ud bersama gubernur lainnya pada pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya. (Adpim)

Jakarta – Muncul kabar bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kaltim turun dari Rp6,8 triliun tahun lalu menjadi Rp1,6 triliun tahun ini. Penurunan ini sangat signifikan, mencapai 76 persen. Meski begitu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud percaya Menteri Keuangan Purbaya akan memberi angka yang menggemberikan.

Isu menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025), sejumlah kepala daerah menyampaikan kekhawatiran mereka, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Bacaan Lainnya

Meski alokasi DBH untuk Kalimantan Timur dikabarkan turun drastis, Rudy Mas’ud tetap memilih berpikir positif dan menaruh harapan pada langkah evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah pusat.

“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Rudy Mas’ud optimis.

Rudy mengungkapkan, sebelumnya Kalimantan Timur menerima DBH sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun tahun ini, jumlah tersebut anjlok signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun. Ia menegaskan, sebagai daerah penghasil sumber daya alam strategis, Kaltim layak mendapat perhatian dan porsi yang lebih proporsional dari pemerintah pusat.

“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” tambahnya memberi sinyal positif soal potensi revisi alokasi DBH.

Dalam pertemuan itu, hampir seluruh gubernur menyuarakan kekhawatiran serupa. Penurunan DBH dinilai dapat berdampak pada keberlanjutan proyek strategis daerah dan pembangunan infrastruktur. Karena itu, dialog bersama Menkeu difokuskan untuk mencari solusi dan menyamakan arah kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah.

“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” tutup Rudy Mas’ud. (gis)

Bagikan:

Pos terkait