Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan sekitar 17 ribu paket logistik kebencanaan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut relatif sama dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan rata-rata kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kaltim.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan penyediaan logistik tersebut merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana.
“Alhamdulillah, pemenuhan logistik ini masih terus didukung karena merupakan bagian dari SPM yang harus disediakan kepada masyarakat. Gubernur juga sangat mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sehingga seluruh paket logistik sudah dapat kami siapkan,” ujar Andi Muhammad Ishak saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).
Ia menegaskan, dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi kunci agar kesiapsiagaan logistik dapat terjaga, khususnya menghadapi musim hujan yang rawan bencana hidrometeorologi.
Antisipasi Bencana Besar dan Buffer Stock Provinsi
Selain menyiapkan paket logistik utama, Pemprov Kaltim juga memastikan ketersediaan buffer stock di tingkat provinsi. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika terjadi bencana di kabupaten dan kota yang membutuhkan penanganan cepat dan skala besar.
Pemerintah daerah berharap kejadian bencana besar seperti yang pernah melanda Mahakam Ulu dan Kutai Barat pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Sebab, penanganan bencana di wilayah tersebut membutuhkan upaya ekstra serta pasokan logistik dalam jumlah besar, sementara stok saat itu sempat terbatas.
Meski demikian, Andi menegaskan pemerintah provinsi masih memiliki opsi dukungan tambahan apabila terjadi bencana berskala besar.
“Jika stok provinsi tidak mencukupi, kami akan meminta bantuan kepada Kementerian Sosial untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Anggaran Kebencanaan Rp6–7 Miliar per Tahun
Dari sisi pembiayaan, anggaran pemenuhan SPM kebencanaan di Kaltim berada pada kisaran Rp6 hingga Rp7 miliar per tahun. Nilai tersebut relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, pemenuhan SPM masih tetap terjaga. Untuk tahun depan juga direncanakan tetap sesuai kebutuhan. Walaupun anggaran mengalami koreksi cukup dalam, kami tetap mengoptimalkan pembiayaan agar standar pelayanan minimal tetap terpenuhi,” pungkasnya.
Redaksi Media Etam
