Tenggarong – Dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2024, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang berlangsung di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Jumat, 8 November 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung persiapan Pilkada serentak di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan diterima oleh beberapa pejabat penting, antara lain Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim.
Turut hadir pula pejabat sementara dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim, serta perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, serta unsur TNI dan Polri.
Muhammad Rifqinizamy menyampaikan bahwa kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk mengawal proses demokrasi di seluruh daerah.
Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim, KPU, Bawaslu, dan Forkopimda Kaltim untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara tepat agar terhindar dari pelanggaran hukum.
“Kami berterima kasih kepada Pak Pj Gubernur, karena Kaltim bisa mengelola NPHD dengan baik. Di beberapa daerah lain, dana NPHD sudah habis sebelum Pilkada dimulai, sehingga harus ditopang oleh APBN,” kata Muhammad Rifqinizamy.
Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar Menghadapi Pilkada 2024
Setelah acara, Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kukar berjalan dengan baik. Menurutnya, semua proses penyelenggaraan Pilkada yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah telah terpenuhi, termasuk distribusi anggaran NPHD yang sudah rampung. Selain itu, fasilitas jaminan BPJS kesehatan bagi penyelenggara Pilkada dan pengadaan logistik pemilu telah dilaksanakan dengan lancar.
“Mereka tadi meninjau NPHD dan BPJS di setiap daerah, dan Kukar sudah menuntaskan semuanya,” ujar Bambang.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri juga telah dilakukan untuk memitigasi potensi gangguan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Kukar bersama Forkopimda telah menyusun peta mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan Pilkada, termasuk memastikan netralitas birokrasi dalam seluruh proses pemilihan.
Hingga saat ini, suasana di Kukar dinilai kondusif dan terkendali tanpa adanya laporan atau insiden yang mengganggu.
“Mudah-mudahan terus aman. Kami bersama Forkopimda dan pihak terkait sudah memetakan dan memitigasi potensi kerawanan pemilu. Sampai sekarang, netralitas aparat dan keamanan daerah terpantau dalam kondisi baik,” lanjut Bambang.
Keberhasilan Kukar dalam menyiapkan penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi contoh kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang efektif dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, diharapkan Pilkada 2024 akan berlangsung secara aman dan demokratis.
Pada kegiatan ini, Bambang Arwanto didampingi oleh Sekretaris Kesbangpol Kukar, Sutrisno, yang turut memastikan kelancaran proses koordinasi dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi Pilkada mendatang. (mediaetam.com)
