JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diliburkan selama masa Idulfitri 2026. Kebijakan penghentian sementara penyaluran tersebut disebut membuat negara dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp5 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, penyaluran MBG untuk anak sekolah terakhir dilakukan pada 13 Maret 2026. Sementara bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyaluran terakhir dilakukan pada Selasa.
“Untuk yang Idulfitri, perlu saya sampaikan bahwa untuk anak sekolah, penyaluran terakhir tanggal 13 Maret 2026 kemarin. Nah, kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terakhir hari ini. Setelah itu, kita akan merayakan Idul Fitri, dan Program MBG akan kembali operasional tanggal 31 Maret 2026, itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun dihemat dengan seperti itu,” katanya usai pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Selasa, berdasar Antara.
Dadan menjelaskan, pada 18 hingga 24 Maret 2026 tidak dilakukan penyaluran MBG kepada seluruh sasaran penerima manfaat, baik peserta didik maupun nonpeserta didik. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan lebih awal pada hari terakhir penyaluran sebelumnya.
“Pendistribusiannya dilakukan pada hari terakhir pendistribusian sebelumnya, yaitu pada hari Selasa, 17 Maret 2026, berupa satu paket kemasan makanan sehat ditambah dengan tiga paket bundling kemasan sehat untuk MBG alokasi hari Rabu, 18 Maret 2026 sampai Jumat, 20 Maret 2026,” ujar dia.
Kejagung Dilibatkan Awasi Anggaran
Selain mengatur pola distribusi selama libur Lebaran, Badan Gizi Nasional juga menggandeng Kejaksaan Agung sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut Dadan, pelibatan jaringan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dilakukan bukan untuk melaporkan mitra MBG, melainkan untuk memperkuat pengawasan agar pengelolaan anggaran oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut juga mencakup penugasan unsur dari Kejaksaan Agung untuk ikut memperkuat struktur Badan Gizi Nasional di tingkat pusat.
“Saya juga meminta ada komponen dari Kejagung yang kami tugaskan untuk ikut menjadi salah satu pejabat untuk memperkuat BGN di pusat, pejabatnya eselon dua dan hingga saat ini baru satu orang, tadi itu yang saya bicarakan dengan Jaksa Agung dan Jamintel,” tuturnya.
Redaksi Media Etam
