TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) akan punya bahasan penting akhir pekan ini. Sabtu mendatang, KNPI Kukar menggelar diskusi publik di Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Acara ini menghadirkan banyak pihak, mulai dari akademisi Unikarta, Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Kepala Bappedalitbang Kukar, perwakilan swasta dari Perseroda MGRM, hingga organisasi kepemudaan.
Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, mengatakan diskusi ini digelar untuk membedah kondisi keuangan daerah, khususnya soal defisit anggaran dan posisi Kukar sebagai penerima Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menegaskan, masyarakat perlu tahu secara jelas berapa DBH Kukar dan ke mana dana tersebut dialokasikan.
Rian menyebut, forum ini juga ingin menggali sejauh mana DPRD mengawasi penggunaan DBH. Menurutnya, pengawasan anggaran sangat berpengaruh terhadap pembangunan Kukar, apalagi saat kondisi fiskal sedang ketat.
Tak hanya soal keuangan, diskusi juga akan menyinggung isu strategis seputar Ibu Kota Nusantara (IKN). Kukar yang berbatasan langsung dengan IKN tidak boleh hanya jadi penyangga, tetapi harus ikut menikmati peluang. Bonus demografi di Kukar, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran pemuda.
Perlu BLKI
Salah satu masalah yang disorot yakni belum adanya Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) di Kukar. Padahal daerah ini dikelilingi tambang, migas, dan perusahaan besar. Berbeda dengan Samarinda yang sudah memiliki BLKI dengan kapasitas pelatihan tenaga kerja skala besar.
“Kalau Kukar punya BLKI sendiri, anak muda kita bisa dilatih dan langsung terserap jadi tenaga terampil, bukan hanya tenaga non-skill,” jelas Rian, Kamis, (27/11/25).
Dirinya juga menyinggung minimnya data tentang berapa banyak tenaga kerja asal Kukar yang terlibat dalam proyek IKN, bahkan untuk posisi petugas pengamanan sekalipun. Menurutnya, pelibatan pengusaha muda Kukar juga perlu diperkuat agar mereka bisa ikut dalam rantai bisnis pembangunan IKN.
Rian menegaskan, pihaknya tidak ingin diskusi ini hanya seremoni sesaat. KNPI mendorong adanya komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, swasta, dan organisasi kepemudaan untuk menindaklanjuti hasil diskusi. Salah satu gagasan yang akan dibawa adalah pembangunan BLKI dengan skema CSR perusahaan.
Ia mencontohkan, jika perusahaan besar seperti Bayan Group bersedia mengarahkan CSR untuk pembangunan BLKI, dampaknya akan sangat besar. Anak-anak muda bisa mendapatkan pelatihan dan tersalurkan ke perusahaan secara langsung.
Di akhir, Rian menegaskan defisit anggaran tidak boleh membuat Kukar pesimis. Program strategis tetap harus dikawal. KNPI juga akan mendorong adanya pertemuan lanjutan melalui audiensi bersama DPRD, pemerintah, dan perusahaan tambang maupun migas. Tujuannya jelas agar CSR perusahaan lebih fokus pada pembangunan SDM dan pemuda, bukan hanya infrastruktur.
Penulis: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
