Tenggarong– Pemerintah Desa Kota Bangun 2, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tengah menyiapkan strategi baru untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Salah satu langkah utama yang akan diterapkan pada tahun 2026 adalah menjadikan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola utama distribusi kebutuhan pokok, terutama beras.
Kepala Desa Kota Bangun 2, Joko Purnomo, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil dan mudah diakses oleh seluruh warga.
“Melalui koperasi dan BUMDes, kebutuhan dasar seperti beras akan dikelola secara kolektif agar harga tetap terkendali dan pasokannya merata,” ucap Joko, baru-baru ini.
Menurutnya, sistem ini akan membantu mengurangi ketergantungan warga terhadap pedagang luar desa serta memperkuat perputaran ekonomi lokal.
“Kalau kebutuhan pokok dikelola di desa sendiri, masyarakat akan lebih mudah mendapat barang dengan harga yang wajar, sementara petani juga diuntungkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Joko menambahkan bahwa koperasi desa nantinya juga akan berperan dalam menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan bibit.
Upaya ini, sambungnya, diharapkan dapat memudahkan petani memperoleh kebutuhan tanam tanpa melalui proses panjang yang kerap menyulitkan.
Selain itu, pemerintah desa juga mendorong BUMDes untuk tidak hanya berfokus pada sektor perdagangan, tetapi turut aktif dalam memperkuat rantai distribusi hasil panen. Sinergi antara koperasi dan BUMDes diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri dan tangguh.
“BUMDes kami arahkan agar bisa membantu menampung dan menyalurkan hasil panen warga, supaya petani punya kepastian pasar,” ujar Joko.
Ia menegaskan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga pada kemampuan desa menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan harga.
“Kalau dikelola bersama, koperasi, petani, dan BUMDes bisa saling menguatkan. Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga kemandirian ekonomi desa,” tandasnya.
