Samarinda – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kalimantan Timur menyatakan sikap tegas menolak kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur.
Ketua PA GMNI Kaltim, Mis Heldy Zahry, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat seolah memperlakukan daerah kaya sumber daya seperti Kaltim hanya sebagai “sapi perah” bagi keuangan negara.
“Kalau mau jujur, pusat ini keterlaluan. Kita ini cuma jadi sapi perah. Parahnya lagi, susunya diambil, giliran mau makan, rumput disuruh cari sendiri,” ujar Heldy, Selasa (7/10/2025).
Kaltim Tak Bisa Terus Berkorban
Heldy menilai, selama ini masyarakat Kaltim sudah menunjukkan loyalitas tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Daerah ini ikut menopang pembangunan nasional melalui sektor batubara, minyak, dan gas, namun kerap dilupakan dalam pemerataan pembangunan.
“Atas nama NKRI, kita tentu wajib gotong royong untuk pemerataan kesejahteraan. Tapi jangan sampai kita terus dikorbankan. Dari Kubar ke Samarinda saja masih harus berlumpur-lumpur karena jalan rusak,” tegasnya.
Eksponen gerakan 98 itu juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai kerap tidak berpihak pada kondisi riil masyarakat di daerah. Ia meminta agar pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan dasar warga, terutama infrastruktur dan kesejahteraan.
“Pemerintah kita minta peka lah. Kami masih mencoba memahami program unggulan nasional, tapi jangan sampai hal mendasar bagi rakyat justru dihilangkan,” ujarnya.
PA GMNI Kaltim pun mendukung ajakan konsolidasi lintas elemen masyarakat untuk menolak pemotongan DBH. Menurut Heldy, langkah ini penting agar daerah tidak terus dirugikan oleh kebijakan yang tidak proporsional.
“PA GMNI Kaltim terbuka terhadap semua ajakan perjuangan bersama. Kami mengajak seluruh warga dan organisasi lintas sektor untuk memperjuangkan hak kita sebagai daerah penghasil,” pungkasnya. (gis)
