TENGGARONG – Dalam agenda kerja pekan ini, Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, H.M. Ridha Darmawan, menyampaikan berbagai kegiatan yang tengah dilaksanakan oleh Dewan dan Mitra Kerja. Salah satunya adalah kunjungan daerah pilihan (Kundapil) Ketua DPRD Kukar di Dapil I, Tenggarong. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memantau perkembangan daerah setempat.
Selain itu, Dewan dan Mitra Kerja juga menggelar sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan pembangunan dan kebijakan daerah.
Komisi I DPRD Kukar, misalnya, mengadakan RDP bersama masyarakat dan perusahaan yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang. Dalam pertemuan ini, hadir pula perwakilan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta Kapolsek, Camat, dan perwakilan perusahaan seperti PT. JMB dan PT. Pamapersada Nusantara.
“RDP ini merupakan wadah bagi Dewan dan Mitra Kerja untuk menggali aspirasi masyarakat, sekaligus membahas solusi atas masalah yang ada di tingkat kecamatan,” ungkap Ridha.
Komisi I juga menerima kunjungan silaturahmi dari GEPAK Tenggarong, yang membahas berbagai program prioritas untuk tahun anggaran 2025. Tak kalah penting, Komisi III DPRD Kukar juga melaksanakan RDP yang membahas evaluasi program kerja OPD, yang berkaitan dengan persiapan rancangan kerja untuk tahun 2025. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, DORD Farida, S.Sos.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kukar fokus pada pembahasan realisasi APBD 2024 dan rencana kerja APBD 2025, khususnya yang berkaitan dengan Dinas Pemadam Kebakaran. RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Andi Faisal, S.Si, yang juga turut membahas berbagai persiapan anggaran untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.
Melalui rangkaian RDP ini, Dewan dan Mitra Kerja semakin mempererat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan agar program-program prioritas dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Ridha berharap, semua hasil pertemuan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang.
