Mampu Tekan Inflasi, Kukar Dapat Insentif Rp 9,8 miliar dari Kemenkeu

Jakarta –  Kukar berhasil menekan angka inflasinya. Capaian ini pun mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian dengan pemimpin Sri Mulyani itu memberi insentif Rp 9,8 miliar untuk Kukar.

Asisten I Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, menekan inflasi adalah bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Dari upayanya menekan inflas ini, Kukar mendapatkan kompensasi berupa transferan dana insentif fiskal dari Pemerintah Pusat.

Akhmad Taufik pun menegaskan, Pemerintah daerah akan memanfaatkan dana sebesar Rp 9.864.642.000 yang mereka dapatkan ini, sebaik mungkin.

“Untuk kepentingan masyarakat dalam menekan inflasi. Seperti contohnya bantuan dalam bentuk operasi pasar untuk meredam harga bahan kebutuhan pokok yang ada di wilayah Kabupaten, kecamatan dan desa di Kukar. Sehingga harga tetap stabil dan aman pada masyarakat,” ujarnya.

Diharapkan, upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah bisa mendapatkan hasil untuk menekan kemiskinan ekstrem di masyarakat. Hingga bisa mengentaskan kemiskinan.

“Semakin besar kompensasi yang diberikan maka akan semakin besar pula bantuan pada masyarakat,” tutupnya.

Pacu Daerah Tekan Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian menyerahkan langsung Insentif fiskal kategori pengendalian inflasi daerah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penyaluran insentif terkait inflasi, pada Oktober ini merupakan periode kedua pada tahun anggaran 2023.

“Pemerintah daerah sekarang diberikan banyak insentif dalam rangka memberikan motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar,” kata Sri Mulyani.

Lanjut dia, daerah yang menerima insentif fiskal terkait pengendalian inflasi terus berubah. Hal itu pun menunjukkan kompetisi dalam kategori ini berjalan sangat baik.

(Advertorial)