Mediaetam.com, Kukar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan rapat paripurna. Hal ini terkait Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kukar tahun 2023.
Kegiatan Rapat Paripurna itu dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Raperda tentang Perubahan APBD 2023. Lalu, dengan agenda tanggapan pemerintah Kabupaten Kukar terhadap pemandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2023.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid menyampaikan pembahasan rancangan APBD Kukar 2023 cukup banyak. Bahasan itu tersampaikan secara maraton pada hari ini (28/8). Sehingga proses serapan anggaran terealisasi dengan maksimal.
“Karena memang anggarannya cukup banyak. Seumpama lama-lama, proses pembahasannya nanti takut tidak bisa maksimal serapannya. Makanya kami coba untuk proses ini untuk dipercepat merealisasikan anggarannya,” tutur Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid. Senin, (28/8/2023).
Setelah rapat paripurna ini, pihaknya akan langsung menggelar rapat Banggar secara internal. Dengan membahas hal-hal yang bersifat urgent. Kemudian, jika pada pembahasan tersebut tidak ada lagi yang urgent maka mereka bisa menyegerakan pengesahan APBD Perubahan.
Rasyid menambahkan terkait pandangan umum seluruh fraksi dan pemerintah kabupaten, yang masih menjadi sorotan adalah masih tingginya angka kemiskinan di Kukar.
“Yang disoroti salah satunya anggaran kemiskinan di Kukar dan minimnya serapan pelaksanaan APBD,” ujarnya..
Dikatakannya, serapan anggaran tersebut baru mencapai 36 persen. Sementara, dengan waktu yang singkat ini tinggal beberapa bulan saja akan ditambah dengan APBD perubahan.
“Ini sudah bulan 8 ditambah lagi perubahan nanti, makin menumpuk. Makanya ini disampaikan kawan-kawan fraksi, supaya memacu meningkatkan kinerja OPD-OPD dalam rangka percepatan penyerapan realisasi anggaran tersebut,” pungkasnya. (Indah Hardiyanti)
