![Bupati Kukar, Edi Damansyah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan pelaku UMKM di Kukar. [Indah Mediaetam.com]](https://mediaetam.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-28-at-13.05.102.jpeg "Bupati Kukar, Edi Damansyah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan pelaku UMKM di Kukar. [Indah Mediaetam.com]")
Mediaetam.com, Kukar – Persiapkan pemulihan ekonomi di daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) serahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu kepada 3.260 ribu pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah secara simbolis kepada 10 penerima manfaat di Bankaltimtara, pada Rabu (28/12/2022).
Penyaluran bantuan ini juga sebagai bentuk dukungan Pemkab untuk menindaklanjuti kebijakan nasional terhadap pengendalian inflasi di daerah.
“Tadi sudah banyak pesan yang disampaikan, agar bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah, usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan pelaku UMKM di Kukar.
Bantuan yang disalurkan ini juga disebut sebagai bagian dukungan terhadap program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang peruntukannya secara khusus diberikan kepada pelaku usaha daerah. Sehingga, usaha-usaha yang dijalankan dipastikan tetap bisa berkembang.
Namun, untuk mewujudkan hal itu, Dinas Koperasi dan UKM yang ditunjuk sebagai pengawal program harus tetap memberikan pendampingan dan pengawasan.
“Harapan saya ini setelah disalurkan, kita harus pantau. Jadi, jangan sampai nanti apa yang kita lakukan ini, kita sendiri gak tau manfaatnya,” sebutnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mempersiapkan elektronik katalog (E-Catalogue), sebagai sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga-harga produk lokal yang menjadi utama.
“Makanya ini dua sisi, bagaimana pelaku usaha yang memproduksi produk-produk ini juga harus memperhatikan kualitasnya dan kuantitasnya,” kata Edi.
Seluruh jajaran OPD hingga kecamatan dan desa juga telah diintruksikan untuk menggunakan produk-produk lokal. Sehingga, hak itu dapat menciptakan peluang pasar bagi pelaku usaha daerah.
“Kita sudah intruksi-nya seluruh jajaran OPD, dari kecamatan, kelurahan sampai desa. Kalau rapat-rapat dinas di kantor itu beli produk pelaku usaha mikro,” pungkasnya. [Indah Hardiyanti]
