Mediaetam.com, Berau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau, sedang berupaya agar Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dapat mandiri dan bisa terbebas atau keluar dari PKH, program nasional penanganan stunting.
Kepala Dinsos Kabupaten Berau, Iswahyudi menjelaskan untuk membuat KPM PKH dapat lebih mandiri dan bisa keluar dari program itu, pihaknya sudah membangun koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait serta Kementerian Sosial (Kemensos).
Salah satu langkah solutif yang akan ditempuh pihaknya adalah meminta OPD terkait dan Kemensos untuk dapat memberikan stimulus dalam bentuk modal bagi KPM yang telah memiliki embrio usaha. Termasuk memberikan pelatihan dan pemutakhiran data untuk melihat perubahan ekonomi para KPM.
“Kami akan bangun koordinasi dengan OPD dan Kemensos. Agar KPM ini diberikan pelatihan serta stimulus berupa modal khususnya bagi keluarga yang sudah memiliki embrio usaha,” jelasnya.
Dengan adanya modal, pelatihan, dan pemutakhiran data itu, jumlah KPM diharapkan dapat menurun. Apalagi saat ini jumlah KPM PKM di Kabupaten Berau pada tahun 2023 masih tergolong banyak. Mereka pun masih mendapat bantuan beras dan uang tunai melalui program tersebut.
“Jumlah KPM PKH Kabupaten Berau tahun 2023 untuk tahap 2 sebanyak 3.340 KPM. Jumlah itu lebih tinggi dari sebelumnya pada tahap 1 mencapai 3.406 KPM,” terangnya.
Jumlah KPM itu, lanjutnya, tidak diketahui secara pasti. Mengingat PKH merupakan program Kemensos. Lebih dari itu, jumlah KPM PKH juga selalu berubah-berubah setiap bulannya. Tentu, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki dan diatur oleh Kemensos.
“KPM PKH yang dapat di Triwulan III dan seterusnya juga kami belum tahu. Karena DTKS selalu ada perubahan per bulan,” tegasnya.
Iswahyudi pun menambahkan, di setiap rumah KPM PKH yang akan menerima manfaat program itu, akan dipasang stiker. Namun, saat ini stiker bertuliskan Keluarga Penerima PKH itu belum terpasang.
Untuk itu, demi membedakan dengan keluarga lain, striker itu akan tetap dipasang. Terkait hal ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kampung agar dapat turut serta mengalokasikan anggaran bagi keluarga pra sejahtera tersebut.
“Adapun rumah KPM yang ada label inisiatif pasien dalam pengawasan atau PDP dan kampung yang terecord adalah Kampung Tubaan dan Tabalar Ulu, Batu Putih,” imbuhnya.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dinsos Berau, Selamet Hariadi menerangkan untuk saat ini, KPM yang menerima PKH yakni ibu hamil (bumil), anak usia dini, anak SD, SMP, dan SMP, serta lanjut usia dan disabilitas.
Total anggaran PKH yang diterima pun berbeda-beda. Untuk Bumil dan anak usia dini mendapat Rp 3 juta, anak SD Rp 900 rinu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta. Sedangkan, lansia dan disabilitas Rp 2,4 juta. Jumlah anggaran yang diberikan itu untuk hitungan selama setahun.
Untuk Triwulan I dan II, PKH itu sudah disalurkan. Sedangkan tahap tiga, periode Juli – September akan segera disalurkan. Untuk realisasinya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Kita menunggu info dari pusat. Dinsos hanya pengawal saja. Sebab, semua kebijakan dari pusat,” paparnya.
Untuk diketahui, PKH merupakan salah satu program Kemensos yang bertujuan untuk menangani masalah stunting. Sifatnya juga bersyarat sebab terdapat kategori tertentu, terutama bagi keluarga yang layak menerima manfaat.
Selain itu, tujuan dari program ini yakni memberikan edukasi kepada KPM yang memiliki anak stunting. Agar dapat mengubah pola hidup sehat demi mencegah kasus stunting.
Saat ini, KPM masih dibantu oleh pusat. Ke depan tentu diharapkan agar keluarga yang selama ini menerima manfaat program itu dapat lebih mandiri. Muaranya, KPM dapat terbebas atau keluar dari program itu serta keluar dari masalah stunting. (*/Elton Wada/Adv Pemkab Berau)
Editor: Elton Wada
