Mediaetam.com, Samarinda – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi Kaltim memonitoring badan usaha milik daerah (BUMD) PT Ketenagalistrikan. Sebab, mereka mengindikasi ada penyimpangan terhadap kerja sama dengan pihak ketiga.
Hal ini mereka sampaikan pada Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pada agenda itu, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur membahas “Kinerja Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan dan Pembagian Dividen dengan PT Cahaya Fajar Kaltim,” pada, Selasa (8/08/23)
“Kami menemukan indikasi penyimpangan kerja sama pihak Perusda PT Ketenagalistrikan dengan pihak ketiga PT Cahaya Fajar Kaltim. Terkait pembagian Dividen,” ungkap Nidya Listiyono.
Dia mendorong pihak pemerintah melakukan monitoring bahkan audit dari awal. Walaupun telah ada pergantian direksi dari sebelum dan seterusnya. Namun, Nidya Listiyono menekankan intinya melakukan audit dulu.
“Lalu memberikan rekomendasi apakah kerja sama ini akan terus dilanjutkan atau tidak,” paparnya.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini beranggapan kerja sama mestinya bisa berlanjut hanya jika memberikan keuntungan. Jadi, menurutnya untuk apa melanjutkan kerja sama. Sementara pihak yang bekerjasama tidak mampu memberikan keuntungan.
Apabila dalam proses pengauditan Perusda PT Ketenagalistrikan terdapat temuan atau penyimpangan, semua mesti kembali kepada Komitmen perjanjian antara pihak pemprov dengan pihak Perusda.
“Sejauh ini pihak pemprov sudah memiliki perjanjian antara pihak direksi perusda terkait. Apabila tidak mampu memberikan keuntungan dalam proses pengelolaan perusda akan dilakukan pergantian direksi,” tutupnya. (Mujahid)
