Tenggarong – Persiapan Pilkada 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berjalan dengan intensitas tinggi. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, didampingi Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, melakukan kunjungan langsung untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan. Peninjauan ini turut didampingi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar, Bambang Arwanto, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, Selasa (19/11).
Penyelenggaraan Berbasis Digital
Kunjungan tersebut diawali di kantor Bawaslu Kukar, yang dilanjutkan ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam tinjauan tersebut, Akmal Malik memberikan apresiasi atas inovasi pengawasan berbasis digital yang diterapkan Bawaslu Kukar.
“Pengawasan berbasis digital ini sangat membantu dalam memantau jalannya Pilkada. Dengan teknologi ini, proses pengawasan akan lebih efisien dan transparan,” ujar Akmal.
Akmal juga menyoroti pentingnya pendistribusian logistik Pemilu yang tepat waktu, mengingat luasnya wilayah Kukar yang mencakup area perairan dan daratan. Ia merekomendasikan agar distribusi logistik dapat dimulai lebih awal, idealnya pada 22 November.
“Ini penting untuk mengantisipasi kendala di lapangan, terutama jika logistik harus melewati jalur sungai yang rawan risiko,” tambahnya.
Kukar Siap Gelar Pilkada 2024
Setelah meninjau langsung kesiapan di berbagai lokasi, Akmal menyimpulkan bahwa Kukar dalam kondisi siap untuk menyelenggarakan Pilkada 2024. Ia juga memastikan bahwa Kabupaten Kukar tidak kalah dalam hal persiapan dibandingkan kabupaten lain di Kaltim.
Sementara itu, Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim semakin intensif menjelang H-8 Pilkada. Menurut Bambang, komunikasi dan sinergi yang baik antarinstansi ini menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pilkada.
Netralitas ASN, Faktor Krusial
Bambang menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pilkada 2024. Pihaknya telah berulang kali mengadakan sosialisasi di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga desa.
“Netralitas ASN adalah keharusan. Kami terus melakukan edukasi untuk memastikan tidak ada keterlibatan ASN dalam politik praktis, mengingat Kukar memiliki tingkat kerawanan Pemilu yang cukup tinggi di Kaltim,” tegas Bambang.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh, Kukar menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan Pilkada 2024. Dukungan teknologi, koordinasi yang solid, dan upaya menjaga netralitas ASN menjadi fondasi kuat untuk menciptakan pemilu yang adil dan demokratis.
