TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mempertahankan standar akuntabilitas keuangan daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dengan penuh optimisme menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2024 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (26/3/25). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kukar dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola keuangan yang baik.
Dalam acara yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Sunggono hadir bersama para kepala daerah lainnya dari seluruh Kalimantan Timur. Ia menyampaikan harapannya agar laporan keuangan yang telah diserahkan dapat segera diperiksa dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami berharap dalam dua bulan ke depan hasil pemeriksaan sudah keluar, dan semoga kinerja kita terus meningkat agar dapat kembali meraih opini WTP,” ujar Sunggono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap LKPD yang telah diajukan. Proses ini mencakup evaluasi atas berbagai aspek keuangan, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas.
“Semua komponen laporan keuangan akan diperiksa secara detail oleh BPK. Jika ada aspek administrasi yang perlu diperbaiki, kami siap untuk melakukan pembenahan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” tambahnya.
Dengan penyerahan LKPD 2024 ini, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sunggono juga menekankan bahwa kerja sama antar OPD dan kedisiplinan dalam pencatatan keuangan akan menjadi kunci utama dalam meraih kembali opini WTP.
“Serahkan LKPD 2024 dengan penuh tanggung jawab, perbaiki jika ada yang perlu, dan kita optimis dapat mempertahankan WTP,” pungkasnya.
Dengan optimisme tinggi dan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik, Pemkab Kukar berharap dapat terus mempertahankan prestasi dalam tata kelola anggaran daerah. Penyerahan LKPD 2024 ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kukar.
