SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengawasan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari kehadiran Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPKP Kaltim yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (30/6).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltim H. Rudi Masud secara resmi mengukuhkan Edy Suharto, AK., M.M., sebagai Kepala BPKP Kaltim yang baru. Edy menggantikan Dr. Felix Joni Darjoko, Ak., M.Ec.Dev., CIA., yang kini dipercaya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan BPKP Pusat.
Ahyani, mewakili Pemkab Kukar, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut. Ia berharap, kehadiran Kepala BPKP Kaltim yang baru mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara BPKP dan Pemkab Kukar dalam membangun tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.
“Kami optimis sinergi akan semakin baik. Dengan Edy Suharto sebagai Kepala BPKP Kaltim yang baru, koordinasi akan semakin mudah, komunikasi semakin lancar, dan kerja sama dapat terus ditingkatkan,” ujar Ahyani.
Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dr. Felix Joni Darjoko atas kontribusinya selama menjabat. Menurut Ahyani, Felix telah memberikan dukungan dan pendampingan signifikan dalam pengawasan pengelolaan keuangan di Kukar.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudi Masud dalam sambutannya menegaskan bahwa peran BPKP sangat krusial dalam mendampingi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kaltim. Berkat sinergi yang kuat antara Pemprov Kaltim dan BPKP, selama 12 tahun berturut-turut Kaltim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“BPKP bukan hanya lembaga pengawas, tetapi mitra strategis pemerintah daerah. Kami berharap Kepala BPKP Kaltim yang baru bisa terus menjaga ritme kerja yang sudah baik ini, bahkan meningkatkannya,” tutur Rudi.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa tugas utama BPKP mencakup pengawasan, audit, hingga evaluasi terhadap keuangan negara dan pelaksanaan program pembangunan. Keberadaan BPKP juga penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah.
Dengan pelantikan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara BPKP dan seluruh pemerintah daerah di Kaltim, termasuk Pemkab Kukar, guna menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.
