Bupati Kukar Akan Selesaikan Polemik Pembayaran Kontraktor

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah saat diwawancarai awak media. (Mediaetam.com/Akbar)
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah saat diwawancarai awak media. (Mediaetam.com/Akbar)

Mediaetam.com, Tenggarong – Polemik keterlambatan pembayaran terhadap beberapa kontraktor yang terjadi Pemerintah Kabupaten Kukar (Pemkab Kukar) telah ditanggapi. Terkait hal ini, Pemkab Kukar berkomitmen akan menyelesaikan. Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah saat diwawancarai awak media, Selasa (5/1/2020) pagi.

“Tidak perlu takut, tidak usah khawatir,” ucapnya.

Dirinya menambahkan terkait keterlambatan pembayaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Beberapa alasannya adalah karena pandemi covid-19 banyak bekerja dari rumah, refocusing anggaran dan realokasi anggaran dan pekerjaan lapangan.

“Banyak faktor, tapi memang dari sisi kondisi ini memberikan banyak pelajaran,” ucap Edi.

Atas hal tersebut, pihaknya sudah melakukan rapat internal dan memberikan arahan agar persoalan tersebut segera diselesaikan. Dirinya juga memahami bahwa kontraktor ada sebagian meminjam uang di bank.

“Nanti akan kita akan tanggung semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Sejak kemarin, dirinya juga menugaskan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, BPKAD untuk ke BPKP dan BPK Kaltim.

“Mudahan 3-4 bulan ke depan bisa kita rampungkan,” ucapnya.

Atas hal tersebut dirinya memerlukan semua komponen terlibat untuk memperbaiki mekanisme yang ada.

“Dalam melaksanakan pekerjaan itu kan dapat uang muka, 20 persen sekian,” ucapnya.

Ke depan dirinya berharap tagihan itu perprogres. Nanti per tiga bulan ada progresnya, nanti akan disampaikan.

“Jadi kondisinya tidak seperti menunggu numpuk di detik terakhir,” sambung Edi.

Sistem ke depan menurutnya pertermin, ini yang ingin pihaknya bangun kedepan di internal pemerintah daerah. Nanti juga diperlukan kerjasama dengan pihak rekanan kontraktor, semua harus mengikut.

“Kalau ini kita lakukan dengan baik menajemem kas juga bagus di tingkat kabupaten,” ucapnya.

Terutama terkait dengan hak kontraktor bisa dipastikan penyelesaian pembayaran.

Dirinya juga menambahkan terkait BPKAD dari sisi kuantitas sudah memadai, menurutnya kualitas yang perlu ditingkatkan kompetensi nya. Ribuan paket masih dikerjakan manual, menurutnya sekarang era digital sistem harus terbangun. Era Digitalisasi berguna untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini rumit dan susah, dibangun sehingga menjadi mudah.

“Kemarin sudah saya sampai kan ke jajaran pejabat tinggi pratama saya minta ke depan sistem bisa terbangun dan bisa dilakukan perubahan,” ucapnya. (Akbar)

Bagikan:

Pos terkait