Harun Al Rasyid Tanggapi Berbagai Konflik Lahan yang Terjadi di Kaltim

Foto : Harun Al Rasyid Anggota Komisi I DPRD Kaltim (Mujahid/Mediaetam.com)
Foto : Harun Al Rasyid Anggota Komisi I DPRD Kaltim (Mujahid/Mediaetam.com)

Mediaetam.com – Maraknya permasalahan konflik lahan di Kalimantan Timur tak luput mendapat perhatian begitu serius dari Komisi I DPRD Kalimantan Timur.

Harun Al Rasyid Anggota Komisi I DPRD Kaltim mengatakan, saat ini begitu banyak permasalahan konflik lahan yang masuk laporannya ke Komisi I. Namun, menurutnya pihaknya akan tetap memproses laporan-laporan tersebut.

“Semua surat yang masuk di Komisi I akan kita tanggapi. Kita harapkan semua permasalahan itu ada bentuk penyelesaian, sehingga tidak berlarut-larut,” ujar Harun, belum lama ini

Lanjutnya, Politisi PKS Kaltim ini yang juga menyampaikan bentuk-bentuk konflik lahan yang dirinya, dan komisi I hadapi antara lain adalah konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

“Lahan yang memang masih belum ada kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, tetapi ada juga masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain, tapi tidak tahu lahannya yang mana. begitu ditunjuk, itu lahan milik orang lain. nah ini kan susah,” ungkapnya.

Lebih Lanjut , Anggota DPRD Kaltim Dapil Bontang-Kutim-Berau tersebut juga memberikan gambaran kondisi yang ada di lokasi kerap terjadi sengketa. kasus yang ia tangani perlu adanya penanganan lanjutan dari pihak terkait.

“bagaimana menyelesaikannya, pas di lapangan jadi masalah. nah ini tentunya masih akan kita lanjutkan, yang terpenting ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan,” sebutnya.

Harun menyebutkan contoh konflik lahan lainnya seperti yang terjadi di Kutai Timur (Kutim), Dalam penyelesaian ini perlu penjelasan tentang klaim yang terjadi, sering kali di temukan beberapa kasus kondisi tumpang tindih atas hak pengelolaan tanah, sehingga perlu adanya penyelesaian dari beberapa pihak terkait.

“Kenapa bisa terjadi tumpang tindih kepemilikan, harusnya di BPN itu tidak boleh ada tumpang tindih karena sudah ada yang punya.” tutupnya.

Komisi I berkomitmen dalam hal ini akan melakukan perbaikan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut. (Mujahid/Advertorial/DPRD Kaltim)

Bagikan:

Pos terkait