TENGGARONG- Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Ego memeliki permintaan khusus kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudyaaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara.
Ia meminta agar dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menginventarisir jumlah TPA dan penitipan anak baik yang sudah berizin maupun belum berizin.
Diketahui, Taman Penitipan Anak (TPA) dalam era modern ini menjadi salah satu alternatif bagi orang tua pekerja untuk menitipkan anaknya sepanjang hari.
Namun seiring berjalannya waktu, banyak TPA dan tempat penitipan anak yang dibuka di kota-kota namun tidak sedikit pula yang belum memiliki izin.
“Yang penting izinnya dulu. Kalau sudah ada izin keluar pasti ada standarisasi masalah tempat yang representatif, cara pengasuhan anak dan segala macam standarisasi lainnya,” kata Ego pada Rabu, 18 Oktober 2023.
Politisi Golkar ini berharap dengan adanya izin resmi, maka kejadian kekerasan yang menimpa anak asuh bisa dicegah sedini mungkin. Sebab, sebagai orang tua yang menitipkan anaknya, ingin melihat sang anak dalam keadaan sehat dan tidak terjadi sesuatu apapun.
“Sebagai orang tua, ketika mengantar anak di tempat penitipan dan pengasuhan anak, saat diantarkan baik maka pulang juga baik. Jadi kita tidak ingin ada kasus kekerasan terjadi di Kukar,” harapnya.
Selain izin sebagai legalitas hukum dari sebuah lembaga, lokasi penitipan anak juga harus memperhatikan beberapa kriteria anak yang diasu, dan kemampuan dari para pengasuh itu sendiri. Mereka harus memiliki tanggung jawab.
“Selain tanggung jawab harus ada rasa kasih sayang terhadap anak yang diasuhnya, kemudian sesuaikan jumlah anak dengan jumlah pengasuh,” ucap Ego.
“Jangan sampai banyak di jumlah anak tapi pengasuh nya kurang, itu nanti tidak imbang kalau seperti itu, maka bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan karena pasti akan terjadi keteledoran,” harapnya. (*)
