TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempersiapkan pembentukan Koperasi Merah Putih di 52 desa dan kelurahan yang hingga kini belum memiliki koperasi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden yang menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia memiliki koperasi berbasis kerakyatan.
Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, menyampaikan dari total 237 desa dan kelurahan di Kukar, 52 di antaranya belum memiliki koperasi. “Target awalnya adalah membentuk koperasi di 52 desa dan kelurahan tersebut. Selebihnya akan ditentukan melalui musyawarah desa, apakah ingin membentuk koperasi baru, melakukan revitalisasi atau pengembangan koperasi yang sudah ada,” tuturnya.
Koperasi Merah Putih memiliki ciri khusus dibandingkan koperasi konvensional. Salah satu perbedaannya adalah posisi pengawas yang secara otomatis dijabat oleh kepala desa (ex officio), sedangkan pengurusnya dapat berasal dari luar desa.
“Kalau koperasi biasa, pengawas dan pengurus dipilih langsung oleh anggota. Tapi dalam Koperasi Merah Putih, pengawasnya wajib kepala desa,” tambahnya.
Terkait jenis usaha, Thaufiq menyebutkan ada enam jenis usaha utama yang disarankan. Namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
“Ini sudah masuk ranah bisnis, jadi harus ada kajian. Jangan dipaksakan. Pemerintah siap membantu memetakan potensi usahanya,” jelasnya.
Ia juga menegaskan adanya keberadaan Koperasi Merah Putih tidak akan meniadakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun keduanya tetap dapat berjalan berdampingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Presiden menginginkan pendirian koperasi ini dipermudah jangan sampai menjadi beban. Ini sejalan dengan arahan Bupati Kukar yaitu bangun koperasi, bina, dan sejahterakan anggotanya. Dan rencananya akan dilaunching oleh Presiden pada 12 Juli nanti,” pungkasnya. (Nur Fadillah Indah/mediaetam.com)
