Yogyakarta – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan industri hulu migas, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar “Upstream Oil and Gas Executive Meeting” untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) selama dua hari, 4-5 Desember 2024. Bertempat di Hotel Marriott Yogyakarta, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), yang diwakili Asisten II Ahyani Fadianur Diani.
Acara tersebut dibuka oleh Azhari Idris, Kepala SKK Migas Kalsul, yang menekankan pentingnya sinergi antara industri migas dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Industri hulu migas memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positifnya terhadap masyarakat,” ujarnya.
Kukar: Integrasi Program Hulu Migas untuk Ketahanan Pangan
Dalam executive meeting ini, Pemkab Kukar menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayahnya. Menurut Ahyani, Kukar telah memanfaatkan lahan seluas 8,5 hektare di beberapa kecamatan, seperti Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman, untuk meningkatkan produktivitas pangan.
“Sinergi antara Pemkab Kukar dan hulu migas menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program ketahanan pangan. Kami akan terus berkomunikasi agar industri ini dapat berkontribusi lebih luas pada program-program strategis daerah,” jelas Ahyani.
Ketahanan Energi dengan Solar Cell
Selain fokus pada ketahanan pangan, Pemkab Kukar juga memprioritaskan pengembangan energi terbarukan melalui program Terang Kampungku. Inisiatif ini menggunakan teknologi solar cell untuk menyediakan akses listrik di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik.
“Kami berencana menyampaikan program ini dalam sesi diskusi di executive meeting. Harapannya, ada sinergi lebih kuat untuk mendukung realisasi program ini secara lebih luas,” tambah Ahyani.
Peran Migas dalam Mendukung IKN dan Pembangunan Lokal
Azhari Idris, dalam pemaparannya, menyoroti pemanfaatan gas bumi dari wilayah Kalsul yang selama ini mendukung berbagai kebutuhan domestik, termasuk pabrik pupuk, petrokimia, kelistrikan, dan jaringan gas rumah tangga. Ia juga menjelaskan bahwa proyek RDMP Kilang Pertamina Balikpapan menjadi salah satu konsumen utama gas dari Kalsul, yang sejalan dengan rencana besar pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Gas bumi menjadi elemen penting dalam mendukung pembangunan strategis nasional, termasuk swasembada pangan dan energi. Kolaborasi seperti yang kita lakukan dalam executive meeting ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi besar tersebut,” ungkapnya.
Mengintegrasikan Sinergi Lokal dan Nasional
Sebagai salah satu peserta aktif dalam diskusi, Pemkab Kukar berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinkronisasi antara program daerah dan agenda nasional. Ahyani optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan hulu migas dapat berjalan lebih terarah.
“Melalui executive meeting ini, kami berharap sinergi yang terjalin semakin baik, terutama dalam menyelaraskan program kerja daerah dengan prioritas industri hulu migas. Hal ini sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
Menuju Masa Depan yang Lebih Mandiri
Dengan tema besar “Sinergi Pemerintah dan Pelaku Sektor Hulu Migas untuk Mendukung Kebijakan Swasembada Pangan dan Energi,” pertemuan ini mencerminkan semangat kolaborasi yang kuat. Executive meeting ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga forum untuk merumuskan langkah-langkah nyata dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Melalui kerja sama yang harmonis, Pemkab Kukar dan industri hulu migas menunjukkan komitmennya untuk membawa daerah menuju kemandirian pangan dan energi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.
