Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi pemerintahan melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakor Pemda) yang dikemas dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Acara ini berlangsung secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati pada Senin (17/3/2025), dan dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Taufik Hidayat, bersama sejumlah pejabat OPD terkait.
Rakor Pemda kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan diikuti oleh sejumlah menteri, dirjen, serta perwakilan pemerintah daerah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fokus utama rakor mencakup sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria, tata ruang, kehutanan, transmigrasi, informasi geospasial, hingga implementasi program nasional seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program 3 Juta Rumah.
Dukungan Penuh Pemkab Kukar dalam Program Prioritas Nasional
Dalam rakor, Wamendagri Bima Arya menegaskan pentingnya percepatan realisasi program PKG dan pembangunan tiga juta rumah bersubsidi. Ia meminta setiap kepala daerah memastikan koordinasi dan eksekusi program berjalan optimal.
“Keberhasilan PKG bergantung pada tiga faktor utama: instruksi kepala daerah yang tegas, penyediaan data yang akurat oleh kepala desa dan lurah, serta alokasi anggaran yang optimal. Dana bisa bersumber dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) baik fisik maupun non-fisik,” jelas Bima.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menambahkan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah diluncurkan pada 10 Februari lalu. Program ini dirancang agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia.
“Saat ini PKG diterapkan dalam dua model utama: pemeriksaan kesehatan pada hari ulang tahun di puskesmas serta pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah pada awal tahun ajaran baru di lebih dari 230 ribu sekolah,” papar Budi.
Pemkab Kukar Siap Maksimalkan Implementasi
Menanggapi arahan tersebut, Asisten I Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menegaskan kesiapan daerahnya dalam mendukung penuh program prioritas nasional.
“Kami akan mengoptimalkan penggunaan APBD dan DAK untuk mempercepat pelaksanaan PKG di seluruh fasilitas kesehatan. Pemantauan langsung ke puskesmas dan penyediaan tenaga medis yang kompeten juga menjadi fokus utama kami agar program ini berjalan maksimal,” ujarnya.
Tak hanya dalam sektor kesehatan, Pemkab Kukar juga siap mengakomodasi Program 3 Juta Rumah dengan melakukan inventarisasi lahan yang berpotensi digunakan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik, dengan menyesuaikan kebutuhan serta potensi yang ada di daerah,” tambah Taufik.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Kukar optimistis bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang lebih baik.
