Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2025, yang menjadi langkah penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan RAPBD ini berpedoman pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
RAPBD 2025 disusun dengan memperhatikan empat aspek strategis, yaitu kondisi ekonomi makro, kebutuhan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp7,31 Triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,09 Triliun dan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah sebesar 6,21 Triliun.
Sementara itu, belanja daerah untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai 7,58 Triliun, dengan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 5,15 Triliun, yang mencakup gaji pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Belanja modal dan belanja transfer juga menjadi fokus utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan program-program strategis lainnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk memastikan anggaran ini mendukung berbagai sektor penting, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, ekonomi kreatif, serta kesejahteraan sosial. Meskipun RAPBD 2025 diproyeksikan defisit, kekurangan tersebut diperkirakan dapat ditutupi melalui pembiayaan daerah, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
PJS Bupati Kutai Kartanegara, Bambang Arwanto, mengingatkan pentingnya integritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah untuk mencapai keselarasan dengan visi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. “Kami berharap berbagai program pembangunan ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Junaidi, menyatakan bahwa tahapan pengesahan RAPBD 2025 sudah hampir selesai dan siap untuk disetujui dalam waktu dekat.
“Sedikit lagi,” pungkasnya.
