Samarinda – Baharuddin Demmu kembali terpilih sebagai ketua umum Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2023-2027.
Kegiatan pemilihan ketua IPKANI Kaltim itu dilaksanakan di atas kapal sungai Mahakam di Kota Samarinda, Senin (13/2/2203).
Pada pemilihan tersebut, Baharuddin Demmu terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari seluruh perwakilan IPKANI kabupaten/kota di Kaltim.
Usai pemilihan, Baharuddin Demmu mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan IPKANI dari seluruh kabupaten/kota yang telah memilihnya untuk menjadi ketua IPKANI Kaltim.
Baharuddin memastikan setelah dirinya terpilih menjadi ketua akan siap menjalankan beberapa program kegiatan IPKANI, di antaranya, menciptakan kenyamanan bagi para penyuluh perikanan, khususnya di Kaltim.
“Kita mesti taat pada aturan. Jadi, bagi para pendamping, syarat bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan itu harus betul-betul dipatuhi,” ujar alumnus Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman.
Setelah kegiatan tersebut, Baharuddin berencana akan mengunjungi perwakilan IPKANI di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengar dan melihat langsung berbagai masalah yang dihadapi para nelayan di Kaltim.
Baharuddin ingin untuk menggali ragam problem yang dihadapi nelayan, sehingga dapat disuarakan dan diperjuangkan di pemerintah.
“Nanti kita berkunjung ke beberapa perwakilan IPKANI, sehingga kita bisa melihat langsung permasalahan yang dihadapi para nelayan, sehingga bisa kita perjuangkan untuk kemudian dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Begitu pun untuk teman-teman penyuluh,” imbuhnya.
Saat ini, sambung dia, setiap bulan para penyuluh hanya mendapatkan dana operasional sebesar Rp 400 ribu. “Bagi kondisi Kaltim, saya harus bilang bahwa itu terlalu kecil,” terangnya.
Baharuddin berpendapat, jarak tempuh yang harus dilewati para penyuluh tergolong jauh, sehingga memberatkan mereka dalam menjalankan tugas penyuluhan.
Dalam Kongres mendatang, kata dia, akan meminta perwakilan IPKANI dari seluruh provinsi di Indonesia untuk mendorong peningkatan biaya operasional para penyuluh perikanan di Tanah Air.
“Karena biaya operasional mereka sekarang ini jauh dari cukup,” ucap anggota DPRD Kaltim ini.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menyebutkan, bahwa sebagian besar penyuluh perikanan merupakan pegawai negeri sipil dari pusat. Karena itu, pembiayaan terhadap berbagai aktivitas penyuluh pun berasal dari pemerintah pusat.
Karena itu, dia mendorong agar alokasi anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat membantu operasional para penyuluh perikanan di Kaltim.
“Karena kami juga ingin diberikan ruang supaya bisa membantu teman-teman penyuluh perikanan, sehingga kegiatan teman-teman penyuluh itu juga bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Baharuddin mengungkapkan bahwa para penyuluh perikanan kerap menjalankan tugas selama 24 jam di lapangan.
Mereka bahkan melakukan pendampingan dari proses budi daya serta memandu nelayan membuat proposal pengajuan bantuan ke pemerintah.
“Sehingga penyuluh ini penyambung lidah rakyat dalam rangka menyampaikan saluran-saluran aspirasinya, baik di DPR maupun pemerintah di semua level dan tingkatan,” tandasnya. (Iswanto)
