Madri Pani Minta BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Miskin Digratiskan

Mediaetam.com, Berau – Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengusulkan agar BPJS kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Berau digratiskan.

Hal itu disampaikannya saat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Talisayan, Selasa (28/02/2023) lalu.

“Kenapa Balikpapan bisa, kita tidak bisa,” ungkapnya.

Sesuai data yang dimiliki Madri, pada tahun 2021 lalu, Pemerintah Balikpapan memberikan jaminan kesehatan gratis untuk warganya.

Total jaminan kesehatan gratis itu sudah mencapai 199.000 jiwa dari sebelumnya 44.000 jiwa.

Jaminan kesehatan itu untuk wilayah kerja BPJS kesehatan Cabang Balikpapan, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, Kota Balikpapan, dan Berau.

“Namun, hanya Berau yang belum melaksanakan,” sambungnya.

Usulan Madri Pani itu disampaikan ketika menanggapi keluhan para kepala kampung terkait BPJS.

Salah satu kepala kampung yang menyampaikan masalah BPJS itu yakni Kepala Kampung Eka Sapta, Syamsul Arifin.

Syamsul menyatakan bahwa masih banyak warga di kampungnya yang kesulitan mengurus jaminan kesehatan sejak dihapusnya Surat Keterangan Tidak Mampu (KTM).

“Kalau dulu, sakit, kepala kampung memberikan SKTM karena dijamin oleh Dinas Sosial,” jelasnya.

Untuk mengurus BPJS itu pihaknya pun sudah mengurus dan mengirim kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

“Data-data kami lengkap. Waktu itu difasilitasi oleh Kepala UPT Puskesmas. Namun, yang tercover sangat minim,” sambungnya.

Lebih dari itu, urusan BPJS yang cukup lama membuat warga bahkan memikirkan kembali untuk berobat ketika sakit.

“Ada warga kami yang sudah lanjut usia. Sakit kronis. Kami mau bawa ke rumah sakit. Dia tidak mau. Alasannya karena tidak punya dana. Daftar BPJS, 15 hari baru aktif,” imbuhnya.

Tak tinggal diam, Bupati Sri menjelaskan bahwa BPJS sebenarnya bisa dianggarkan melalui ADK.

Karena itu, seharusnya tidak ada lagi kendala dalam urusan BPJS.

“Apalagi telah dikeluarkan dana RT sejumlah 50 juta yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kepala kampung.

Sekarang kepala kampung tidak lagi dibebani dana RT. Jadi, BPJS tidak terlalu berat jika ditangani menggunakan anggaran itu,” paparnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Halijah Yasin menerangkan bahwa per 31 Desember 2022, BPJS sudah diterima pekerja penerima upah sejumlah 113.100 peserta.

“Kemudian PBI APBD 24.000 peserta. Kemudian PBI APBN 48.221 peserta. Pekerja bukan penerima upah sebesar 27.000 dan bukan pekerja sejumlah 2.259.

Jadi, sudah mencapai 216.998. Ini totalnya 81 persen. Saat ini, yang harus kita kejar adalah 14 persen lagi supaya mencapai total average 95 persen.

Dengan 95 persen itu diharapkan hari ini kita mendaftar BPJS, besok sudah keluar kartunya,” terangnya.

Secara khusus, pada tahun 2023, sudah ada anggaran yang dikucurkan sejumlah Rp 10.481.000.000.

“Ini mungkin masih butuh anggaran di APBD perubahan karena masih ada ribuan orang yang belum tercover,” kuncinya. (*/Elton Wada)

Editor: Elton Wada