Perhatikan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Sambaling

Mediaetam.com, Berau – Ketua DPRD Berau, Madri Pani, meminta Pemerintah Kabupaten Berau, dalam hal ini eksekutif untuk selalu memperhatikan secara serius dampak sosial, khususnya mobilitas masyarakat selama pembangunan rehab jembatan Sambaliung.

Kepada media ini, Sabtu (3/6/2023) dan dipertegas lagi, Senin (5/6/2023) pada saat Rapat Forkopimda, Madri menyampaikan bahwa dampak sosial tersebut perlu diperhatikan mengingat dalam sosialisasi terkait rehab jembatan Sambaliung 2022 silam, hal itu tidak dibicarakan dan dianggarkan.

“Dari awal sudah saya ingatkan bahwa dalam suatu pembangunan atau perencanaan atau kebijakan seharusnya melihat juga efek sosialnya. Nah, pemerintah pada saat itu, sulit menganggarkan karena bukan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah jadinya bingung. Kalau dianggarkan dalam APBD maka akan terjadi tumpang tindih anggaran kabupaten dan anggaran provinsi,” jelasnya.

Selain itu, sambung Madri, pada saat itu konsultan pembangunan juga menyampaikan bahwa kajian terkait evaluasi arus kendaraan masyarakat baik roda dua maupun roda empat tiap jam mencapai 2.000 kendaraan.

“Nah, yang saya amati sekarang dan menjadi pertanyaan saya, apakah kajian yang dari konsultan itu, yang 2.000 per jam sudah sesuai dengan simulasi yang ada? Kalau simulasinya per jamnya 200 berarti kan pelayanannya belum maksimal.

Yang salah sekarang kontraktornya karena berdasarkan kajian di lapangan, secara riil berulangkali dia menyampaikan di depan pemerintah itu 2.000 sekian. Harusnya simulasi kemarin itu ribuan, misalnya 1.000, paling kurang mendekati hasil kajian itu,” jelasnya.

Pemkab Berau, lanjut Madri boleh saja mengatakan bahwa penganggaran untuk dampak sosial tersebut menjadi kebijakan Pemprov Kaltim. Namun hal itu bukan berarti pemerintah tidak menyiapkan secara baik langkah-langkah yang mesti ditempuh agar chaos di tengah masyarakat tidak terjadi.

“Kalau masyarakat teriak, ribut, itu wajar. Karena pembangunan apapun namanya menggunakan uang rakyat. Yang menjadi soal, pemborong di bawah pengawasan pemerintah daerah, tidak mengevaluasi kesiapan mobilisasi masyarakat ini. Makanya akses jalan, kantong-kantong parkir, pengamanan pengaturan antrean supaya tidak ribut, perlu disiapkan secara matang dan dilakukan evaluasi terus menerus,”

Selain itu Madri meminta agar kekurangan yang ditemukan di lapangan seperti jalur penyeberangan dan LCT perlu ditambah. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan pihak ketiga dan meminta mereka mengatasi kekurangan yang ada.

“Memang ini tanggung jawab kita semua, baik pemprov, Pemkab, DPR, maupun pihak ketiga. Tugas saya hanya mengingatkan pemerintah karena berkaitan dengan fungsi kontrol DPRD,” kuncinya. (*/Elton Wada)

Editor: Elton Wada