Samarinda- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun mengharapkan Pemprov dapat memaksimalkan beberapa catatan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (LHP-BPK) Perwakilan Kaltim.
Menurutnya, catatan yang berkaitan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim harus dapat dimaksimalkan lagi.
Kemudian, untuk menindaklanjuti LHP BPK merupakan tanggungjawab lembaga legislatif yang memiliki peran pengawasan.
“Tugas kami di DPRD sebagai fungsi pengawasan ya kami lakukan itu, ini juga menjadi catatan untuk Pemprov,” ucap Samsun, Senin (19/6/2023).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, bahwa beberapa yang menjadi catatan dalam LHP BPK harus segera direalisasikan oleh Pemprov sebagai lembaga eksekutif. Sebab bagaimanapun juga, catatan tersebut merupakan hasil pemeriksaan BPK Kaltim agar penggunaan keuangan dapat sesuai harapan.
Pihaknya melakukan pembahasan tindak lanjut terhadap LHP BPK dalam momen Rapat Badan Anggaran pada Rabu (14/6/2023) lalu.
“Sudah dibedah (anggaran), kita ada beberapa catatan-catatan yang nanti kita akan konfirmasikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” ungkapnya. (Iswanto/Adv/DPRD Kaltim).
