Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tahun 2025 tengah berlangsung dengan penuh dinamika dan keseriusan. Setelah penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD, langkah selanjutnya diisi dengan pandangan fraksi-fraksi, tanggapan pemerintah, serta pembahasan mendalam di berbagai forum. Salah satu momen penting adalah Rapat Koordinasi APBD 2025, yang menjadi ajang untuk menyinkronkan berbagai masukan dari legislatif dan eksekutif.
Komitmen Bersama DPRD dan Pemerintah Daerah
Ketua DPRD Kukar, Junaidi, bersama unsur pimpinan lainnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DR. Sunggono, menunjukkan komitmen kuat untuk menyusun APBD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rapat yang digelar pada 20 November 2024, fokus pembahasan adalah bagaimana Rancangan APBD Tahun 2025 dapat menjadi instrumen yang benar-benar mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita telah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD serta tanggapan pemerintah. Semua masukan ini akan menjadi landasan dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain itu, hasil dari kunjungan reses dan kunjungan daerah pilihan (kundapil) turut memperkaya perspektif kita untuk memahami aspirasi masyarakat,” ujar Junaidi.
Fokus pada Layanan Publik dan Efisiensi Anggaran
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi APBD 2025 adalah memastikan belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan mandat untuk memenuhi mandatory spending serta mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM).
“Belanja daerah harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, kami berkomitmen untuk menjalankan semua proses secara transparan, efisien, dan akuntabel,” tambah Junaidi.
Merespon Aspirasi Masyarakat
Dalam pembahasan Rancangan APBD, suara masyarakat menjadi aspek yang sangat diperhatikan. Melalui forum dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan hasil kunjungan kerja DPRD, berbagai aspirasi masyarakat telah diidentifikasi. Aspirasi tersebut nantinya akan dijadikan pedoman untuk menetapkan skala prioritas pembangunan di tahun mendatang.
Sebagai penutup, Rapat Koordinasi APBD 2025 bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi momen penting untuk memastikan setiap anggaran yang direncanakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang erat antara DPRD dan pemerintah daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara optimis dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2025.
