TENGGARONG – Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Rahmat Dermawan, menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif untuk segera memfungsikan sejumlah aset daerah yang telah rampung dibangun, khususnya Gedung Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan kawasan Pujasera.
Meski fisik bangunan sebagian besar telah selesai, beberapa kendala teknis dan pembiayaan operasional masih menjadi perhatian serius sebelum aset-aset tersebut resmi dibuka untuk umum.
Rahmat menjelaskan bahwa untuk Gedung Ekraf, saat ini masih terdapat beberapa item yang belum lengkap, salah satunya adalah akses jalan yang belum tersambung sepenuhnya. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyelesaikan kendala tersebut.
“Berdasarkan perencanaan konsultan, dibutuhkan anggaran beberapa miliar lagi untuk melengkapi item yang kurang agar gedung bisa berfungsi penuh. Kami sudah mendorong penambahan anggaran, namun kita harus melihat hasil finalisasi nanti, apakah terkena rasionalisasi atau tidak,” ujar Rahmat Dermawan, Rabu (4/3/2026).
Biaya Operasional Pujasera Jadi PR
Terkait kawasan Pujasera, Rahmat menyebut pembangunan fisik sebenarnya sudah selesai. Namun, tantangan utama saat ini adalah biaya operasional yang meliputi tagihan listrik dan perawatan gedung yang diprediksi cukup tinggi.
Saat ini, DPRD sedang membicarakan mekanisme pengisian kios dengan Dinas UMKM, Koperasi, serta Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar.
“Kami sedang mensimulasikan bagaimana Pujasera ini bisa menambah pendapatan ekonomi masyarakat di kawasan baru tanpa mematikan usaha di daerah lain. Pemerintah juga tengah membentuk Perda terkait pengelolaan pariwisata agar pengelolaannya lebih profesional,” terangnya.
Selain kuliner, pemerintah daerah juga berencana menambah daya tarik kawasan Pujasera dengan menarik investasi di sektor hiburan. Salah satu yang tengah dijajaki adalah kehadiran bioskop.
“Pak Bupati dan Wakil Bupati sedang menyuarakan investasi bioskop di kawasan Pujasera. Saat ini investor masih melakukan survei terkait harga dan kajian pasar. Kita ingin menumbuhkan ekonomi baru agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam,” tambah Rahmat.
DPRD menekankan setiap aset yang difungsikan pasti akan melahirkan beban biaya baru. Oleh karena itu, skema kerja sama dengan pihak ketiga menjadi opsi yang paling masuk akal agar pendapatan yang dihasilkan bisa menutup biaya operasional.
“Harapannya, pihak ketiga yang mengelola nanti bisa menutup pengeluaran operasional. Prinsipnya, pemerintah ingin menumbuhkan investasi dan daya tarik baru di berbagai kawasan di Kukar,” tutupnya.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
