MUARA KAMAN – Jeritan mengenai ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan kembali menggema dari wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Muara Kaman menuntut kepastian dari pemerintah daerah terkait perbaikan jalan poros yang kini kondisinya kian memprihatinkan.
Data di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 50 persen infrastruktur jalan di Muara Kaman dalam kondisi tidak mantap, termasuk jalur krusial yang menghubungkan antardesa.
Kepala Desa Benua Puhun, Ardiansyah, membeberkan terdapat sekitar 27,4 kilometer jalan rusak yang melintasi lima desa, yakni Desa Benua Puhun, Rantau Hempang, Teratak, Muara Kaman Ilir, dan Lekaq Kidau.
Ardiansyah secara blak-blakan menyebut wilayahnya seperti tidak mendapatkan perhatian dan tertinggal jauh dibandingkan pembangunan di zona pesisir yang terus dikebut oleh Pemkab Kukar.
“Jalan ini sangat memprihatinkan, seperti tak mendapatkan perhatian atau dianaktirikan. Padahal kondisinya sangat membahayakan, tak jarang warga kami terjatuh akibat kerusakan ini. Kami minta pembangunan itu diprioritaskan agar merata,” tegas Ardiansyah, Selasa (21/4/2026).
Gerah dengan kondisi yang tak kunjung berubah, sejumlah pemerintah desa di Muara Kaman kini mendesak DPRD Kukar untuk segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi konkret.
Janjikan Tahun Depan Masuk Rencana Kerja
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, memberikan klarifikasi. Ia menepis adanya anggapan pilih kasih dalam pembangunan, namun ia mengakui bahwa faktor utama mandeknya perbaikan jalan di Muara Kaman adalah keterbatasan anggaran daerah.
Wiyono menyebut pihak PU pada dasarnya siap melakukan pengerjaan fisik jika dukungan pendanaan tersedia.
“Kita kalau ada anggarannya pasti siap mengeksekusi. Belum terlaksananya pembangunan ini murni karena kondisi kemampuan keuangan daerah,” jelas Wiyono.
Meski warga mendesak penanganan cepat, nampaknya masyarakat Muara Kaman masih harus bersabar lebih lama. Dinas PU menyebutkan perbaikan jalan di sejumlah desa tersebut baru akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 mendatang.
Namun, Wiyono pun belum bisa menjamin berapa panjang jalan yang akan diperbaiki maupun besaran nominal anggaran yang akan dikucurkan nantinya.
“Akan kita masukkan ke Renja terkait perbaikan ini. Tapi kami tidak bisa memastikan dapat anggaran berapa, karena semua bergantung pada kemampuan keuangan daerah nanti,” pungkasnya.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
