TENGGARONG – Di tengah sorotan tajam terhadap aktivitas tambang ilegal yang semakin meresahkan, Aulia Rahman Basri tampil tegas. Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan hukum langsung dalam penindakan, namun komitmen untuk membela kepentingan masyarakat Kukar tetap menjadi prioritas.
“Kita tidak punya kewenangan menindak secara hukum, tapi kita terus advokasi ke pihak yang berwenang. Karena yang terdampak adalah masyarakat kita,” ujarnya.
Langkah proaktif ini mencerminkan keberpihakan nyata terhadap masyarakat serta kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Di tengah keterbatasan regulasi, Aulia memilih jalan advokasi sebagai solusi strategis dan berkelanjutan.
Tidak hanya fokus pada isu tambang ilegal, Aulia juga menunjukkan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM, yang menurutnya merupakan “sel inti” dari visi besar Kukar Idaman Terbaik.
“Ketika kita bicara ekonomi kerakyatan, fondasinya itu adalah UMKM,” tegas Aulia.
Beragam program telah dirumuskan—dari peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM, kemudahan akses permodalan, hingga penyederhanaan perizinan. Semua langkah ini adalah bagian dari strategi membangun ekonomi Kukar yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan penuh keyakinan, Aulia menyatakan siap merealisasikan visi tersebut jika amanah masyarakat kembali dipercayakan padanya.
“Kita sudah masukkan semua ke dalam buah pemikiran Kukar Idaman Terbaik. Dan jika terpilih, mudah-mudahan terpilih, pasti akan kita laksanakan,” pungkasnya. (Nur Fadillah Indah/mediaetam.com)
