TENGGARONG – Insiden tragis seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, yang nekat mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku dan pena, memicu reaksi keras dari jajaran legislatif di Kutai Kartanegara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar secara tegas memberikan peringatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar setempat untuk memperketat pengawasan dan deteksi dini terhadap siswa dari keluarga rentan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menekankan agar dunia pendidikan di Kukar tidak hanya fokus pada kurikulum akademik, tetapi juga peka terhadap kondisi mental dan latar belakang ekonomi para murid.
Ia berharap kejadian memilukan tersebut menjadi alarm bagi semua pihak agar tidak ada anak di Kukar yang merasa putus asa karena kemiskinan.
“Disdikbud Kukar harus berperan aktif melakukan pencegahan. Jangan sampai kasus tragis seperti itu terjadi di Kukar hanya karena masalah buku atau pena. Deteksi dini terhadap anak yang berisiko harus dilakukan di sekolah-sekolah,” tegas Ahmad Yani, Rabu (4/2/2026).
Semua Pihak Harus Terlibat
Ahmad Yani menegaskan bahwa persoalan kerentanan sosial di dunia pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan langkah parsial. Menurutnya, diperlukan tindakan konkret dan terukur dari seluruh instansi terkait agar anak-anak di Kutai Kartanegara mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dari sisi pendidikan maupun kondisi psikologis mereka.
Ia meminta Disdikbud memperkuat kolaborasi dengan orang tua siswa serta para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memantau perkembangan psikis anak secara berkelanjutan. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri, karena lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam membentuk mental dan semangat belajar siswa.
Selain itu, Ahmad Yani menekankan pentingnya deteksi dini di lingkungan sekolah. Guru dan pihak sekolah diminta lebih peka terhadap setiap perubahan perilaku siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Tanda-tanda penurunan motivasi belajar, perubahan emosi, hingga kecenderungan menarik diri harus segera direspons agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
Di sisi lain, intervensi pemerintah daerah juga dianggap sebagai kunci utama. Pemkab Kukar melalui organisasi perangkat daerah terkait harus memastikan berbagai program bantuan pendidikan benar-benar terserap tepat sasaran. Menurutnya, hambatan biaya sekolah kerap menjadi pemicu utama anak kehilangan akses pendidikan yang layak.
DPRD Kukar pun berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana memanggil OPD terkait guna membedah peta kerawanan sosial di sektor pendidikan. Langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai kondisi riil di lapangan dan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat.
“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Tujuannya agar pemerintah hadir memberikan perhatian lebih kepada keluarga yang membutuhkan, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh dengan baik dan memiliki masa depan cerah tanpa terbebani masalah ekonomi yang berat,” pungkas Ahmad Yani.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
