TENGGARONG – Persoalan selisih Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga saat ini memang masih menjadi persoalan serius di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).
Oleh sebab itu menjelaskan Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Kesra, Pemkab Kukar Didi Ramyadi. Saat ini pihaknya fokus mengawal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pemutakhiran DTKS jelang memasuki tahun 2024 mendatang.
“Persoalan selisih data di DTKS memang tak dapat dipungkiri. Pasalnya adanya pendatang, warga yang keluar dari wilayah kukar hingga yang meninggal dunia terkadang tak dilaporkan sehingga datanya masih ada tapi orang yang masuk DTKS tak berada di wilayah Kukar,” jelasnya.
“Oleh sebab itu saat kami sangat konsen untuk persoalan tersebut, bahkan pak Bupati (Edi Damansyah, Red) sering memanggil kepala OPD terkait untuk melakukan percepatan persoalan DTKS ini,” sambung Didi Ramyadi.
Lanjut Didi Ramyadi, pasalnya di tahun 2024 mendatang dengan tingginya anggaran APBD-Murni Kukar. Tentu akan berbanding lurus dengan angka bantuan sosial yang akan terjadi peningkatan dari pemerintah Kabupaten Kukar.
“Sampai saat ini proses pemutakhiran data berjalan. Harapan kami DTKS ini bisa segera rampung. Sehingga ke depan bantuan sosial yang akan dikeluarkan. Bisa tepat sasaran mengenai warga Kukar yang memang seharusnya menerima,” tandasnya. (rm6/mediaetam.com)
