TENGGARONG— Kepala Desa Muara Muntai Ilir, Arifadin Nur, menjadi korban penyerangan sekelompok massa yang diduga dipicu kesalahpahaman terkait isu masuknya perusahaan BUMN, Pelindo, ke wilayah desa Muara Muntai Ilir.
Arifadin menjelaskan jika insiden terjadi saat dirinya tengah mengadakan acara di rumahnya bersama ketua adat, BPD, LINMAS, perangkat desa, serta ibu-ibu dan anak-anak. Namun, situasi berubah menjadi mencekam saat sekelompok orang menyerang rumahnya, menyebabkan kerusakan dan luka fisik.
“Dikira kami berkumpul itu karena ada orang Pelindo. Makanya disasarkan rumah saya. Kaca-kaca pecah, saya juga dihajar. Ada videonya,” ucapnya.
Dia meyakini bahwa serangan tersebut sengaja ditujukan padanya karena dianggap sebagai provokator yang mendukung masuknya Pelindo ke Desa Muara Muntai Ilir.
Dia pun menduga penyerangan itu pelaku aktivitas ilegal di desa yang mungkin merasa mata pencahariannya akan terganggu jika Pelindo masuk.
“Padahal kehadiran Pelindo itu bukan atas permintaan desa, tapi merupakan bagian dari program BUMN. Lokasi yang akan diakses memang berada di wilayah desa kami, dan itu urusan negara, bukan kemauan pribadi,” tegasnya.
Pihaknya, menyayangkan massa yang menyerang terdiri dari orang-orang yang bukan warga asli Muara Muntai Ilir.
“Lucunya, yang mengaku ‘Warga Muara Muntai Bersatu’ itu justru bukan warga sini. Preman-preman itu pendatang. Bahkan yang memukul pakai balok pun bukan warga tetap, hanya tinggal di sini. Laporan saat ini mencatat ada delapan orang pelaku pemukulan,” tambahnya.
Menurut Arifadin, serangan tersebut terkesan terencana karena pelaku datang dengan membawa alat dari luar sejak awal. Aksi tersebut juga sempat memicu kepanikan karena massa mengira ada orang Pelindo di lokasi, padahal yang hadir hanyalah perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Kehadiran Pelindo sendiri belum berjalan secara operasional. Sosialisasi terkait rencana aktivitas perusahaan telah dilakukan dan diikuti oleh pihak desa di Hotel Aston. Peluncuran resmi Pelindo dijadwalkan pada 9 Juni mendatang.
“Kami merasa menjadi korban dari kesalahpahaman dan provokasi yang tidak berdasar. Ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju, tapi bagaimana informasi disalahartikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” pungkasnya. (Nur Fadillah Indah/mediaetam.com)
