SAMARINDA- Komite Olagraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KONI Kaltim) melalui kelolosan Pra PON 2023 terus menambah armada kontingen untuk menghadapi ajang multi event Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh dan Sumut mendatang.
Hal tersebut terbukti dari raihan medali babak kualifikasi (BK) PON yang kini di kantongi, serta menempatkan diri di peringkat 4 nasional sementara.
Meski raihan cukup bagus, namun Kepala Dispora Kaltim, Agus Hari Kesuma mengatakan jika ajang tersebut merupakan permulaan untuk lolos dan tidak menjadi tolak ukur keberhasilan di PON nanti.
“Kesiapan itu setelah kita melakukan supervisi dari lembaga KONI, alhamdulillah Pra PON berada di peringkat 4 tentunya ini sangat bagus menghadapi PON akan tetapi Pra PON bukan tolak ukur pada saat PON berada di depan belum tentu,” ucap AHK.
Oleh karenanya persiapan matang melalui Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) yang rencananya mulai digelar oleh KONI pada awal Maret 2024 mendatang, bisa meningkatkan kualitas kontingen.
“Karena pengaruhnya pada saat PON itu banyak pengaruhnya terhadap manajemen, terhadap pemain, dan pelatih karena waktunya agak lama makanya kita perlu Puslatda,” sebutnya.
AHK menjelaskan, dari hasil PON 2021 lalu di Papua, Kaltim hanya mampu menempati peringkat 7 dengan mengoleksi 25 keping emas. Sehingga besar harapannya raihan di Pra PON ini bisa dipertahankan.
“Puslatda itu kita bisa melakukan analisa bisa atau tidak mempertahankan di 4 besar Pra PON ini,” ujarnya.
Untuk Puslatda nanti, lanjut AHK, biasanya KONI akan membuat jadwal pertemuan dengan Dispora untuk melakukan koordinasi mengenai anggaran yang akan digunakan selama persiapan.
“Saat puslatda tentunya KONI menanyakan Dispora, kami kan melakukan Supervisi kelembagaan nanti kami panggil, itu anggaran sekian, pra PON sekian, alhamdulillah anggaran 100 sekian,” terang AHK.
Mengenai bonus atau reward bagi atlet peraih medali di Pra PON, KONI Kaltim memberikan bonus guna memotivasi atlet, namun bagi Pemprov Kaltim, AHK menjelaskan jika segala yang berkaitan dengan pemerintah mengacu pada Perda dan Pergub.
“Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah itu ada Perda, Pergub terkait itu setiap pengelolaan uang ada aturannya. Acuan kita perda tergantung kepala daerah itu maunya berapa, begitu mau kita bikinkan Pergubnya acuannya Perda. Sebut aja pemerintah daerah Pj Gubernur kalau minta pertimbangan Dispora ya kita buatkan Pergub,” jelasnya memungkasi. (Er/Adv Dispora Kaltim)
