Tenggarong – Upaya mencegah stunting di Kutai Kartanegara (Kukar) terus digenjot melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar kembali menegaskan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam percepatan penurunan angka stunting, terutama sejak dini.
Plt. Kepala DP2KB Kukar, Dafip Haryanto, hadir langsung dalam Konsolidasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), yang digelar di Gedung Bangga Kencana BKKBN Kaltim pada Senin (16/6/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai tim pengendali dari kabupaten/kota baik secara langsung maupun daring.
“Kami telah melaksanakan berbagai strategi dari April hingga Juni 2025 untuk mempercepat capaian program Genting,” terang Dafip dalam paparannya. Ia menyebutkan, sosialisasi intensif kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berjalan. Selain itu, Kukar juga aktif menggelar rapat koordinasi pembangunan daerah (RKPD) yang mengusung tema kemiskinan ekstrem dan stunting.
Kolaborasi Nyata dan Intervensi Ganda
Langkah-langkah nyata yang ditempuh DP2KB Kukar tak hanya berhenti pada perencanaan dan koordinasi. Dafip menjelaskan, pelaksanaan program Genting terbagi ke dalam dua jenis bantuan, yakni nutrisi dan non-nutrisi. Untuk aspek nutrisi, pihaknya menyalurkan makanan tambahan bagi balita. Sedangkan di sisi non-nutrisi, bantuan BPJS kesehatan diberikan kepada keluarga kurang mampu, serta penyuluhan gizi dan edukasi dalam berbagai seminar kesehatan juga dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya cegah stunting.
Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi data dan pelaporan, terutama menyangkut kewenangan pembinaan perusahaan. “Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat. Terutama mengenai pelaporan CSR perusahaan yang belum sepenuhnya terintegrasi ke sistem pemerintah daerah,” tambahnya.
Menurut Dafip, pembiayaan dari pihak ketiga seperti perusahaan swasta, yang selama ini difokuskan pada bantuan bencana dan BPJS, juga harus diarahkan secara strategis untuk memperkuat gerakan cegah stunting.
Langkah Strategis ke Depan
DP2KB Kukar menekankan bahwa tanpa dukungan menyeluruh dari berbagai lini – mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten – maka target penurunan stunting akan sulit tercapai secara optimal. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat mutlak dibutuhkan.
“Tidak cukup hanya satu sektor yang bergerak. Semua harus satu visi. Mulai dari TPPS desa sampai perusahaan swasta harus saling bahu-membahu dalam upaya cegah stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tutup Dafip.
Dengan pendekatan kolaboratif, Kutai Kartanegara menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting demi generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
