TENGGARONG – Rencana pengetatan distribusi Elpiji subsidi 3 kg menggunakan verifikasi biometrik seperti sidik jari hingga retina mata mendapat reaksi berbeda dari daerah. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, bersama pihak penyalur dari Perusda PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), menilai usulan tersebut tidak menyentuh akar permasalahan distribusi di lapangan.
Yani menilai, alih-alih menyelesaikan masalah subsidi tepat sasaran, aturan tersebut justru akan menyulitkan masyarakat dan menciptakan birokrasi yang tidak perlu bagi kebutuhan dasar warga.
Ia menyampaikan penggunaan sidik jari atau retina mata untuk membeli tabung gas adalah bentuk pengetatan yang berlebihan. Ia berpendapat negara tidak seharusnya “membelenggu” hak masyarakat untuk menikmati hasil produksi energi dalam negeri dengan aturan yang rumit.
“Itu tidak efektif dan menyulitkan. Pengetatan seperti itu sebenarnya tidak diperlukan. Negara ini jangan sampai terbelenggu dengan aturan yang tidak semestinya, apalagi daerah kita ini daerah penghasil migas,” tegas Ahmad Yani, Selasa (7/4/2026).
Senada dengan Ketua DPRD, Direktur Perusda PT MGRM Kukar, Efri Novianto, turut menyebut meskipun pihaknya siap mengikuti aturan pemerintah, ia meragukan verifikasi biometrik akan menjadi jaminan efektivitas penyaluran.
Menurut Efri, sistem yang ada saat ini (menggunakan KTP) sebenarnya sudah berjalan, namun kendala utama yang memicu kelangkaan di masyarakat adalah selisih harga yang terlalu jauh antara gas subsidi (PSO) dan non-subsidi.
“Masalah utamanya menurut kami bukan di sistem penyalurannya, tetapi di alokasi kuota dan selisih harga yang jauh dengan harga LPG non-subsidi. Harga non-subsidi bisa tiga kali lipat dari harga subsidi, itulah yang memicu permintaan membludak,” jelas Efri Novianto.
Kelangkaan karena Stok Kurang
Efri menyebut kelangkaan sering terjadi karena kuota yang terbatas tidak mampu membendung permintaan yang sangat tinggi akibat perbedaan harga tersebut. Ia menegaskan mengganti sistem manual ke sidik jari bukanlah solusi mutlak.
“Dengan mengganti pengambilan LPG 3 kg menggunakan sidik jari, bukan jaminan juga penyaluran akan lebih efektif,” tambahnya.
Ahmad Yani menyarankan agar pemerintah pusat lebih fokus pada penyediaan stok barang yang mencukupi daripada sibuk melakukan pembatasan teknis. Ia menilai wajar jika masyarakat mencari harga murah di tengah kondisi ekonomi saat ini tanpa mempedulikan status subsidi.
Jika tujuannya memang murni untuk membantu rakyat miskin, Yani memberikan usulan yang lebih berani.
“Masyarakat pasti cari yang murah. Jadi sediakan barangnya. Kalau memang tujuannya untuk rakyat tidak mampu, ya sekalian saja gratiskan gas itu kepada mereka, itu jauh lebih baik daripada merepotkan dengan sidik jari atau retina mata,” pungkas Yani.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan pembelian LPG 3 kg menggunakan verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata. Usulan ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran, mengurangi kebocoran anggaran, dan mencegah penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Laporan: Nur Fadillah Indah/mediaetam.com
