![Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Di Gedung RPK Kartanegara [Indah/Mediaetam.com]](https://mediaetam.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-20-at-19.27.23.jpeg "Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Di Gedung RPK Kartanegara [Indah/Mediaetam.com]")
Mediaetam.com, Kukar – Pengukuhan dan Pelantikan Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana (DWP UP) Diskominfo Kukar digelar, di Aula RPK Kartanegara. Selasa (20(12/2022).
Dharma Wanita merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil. Dharma Wanita ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional. Tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional.
Ketua DWP Kukar, Yulaikah Sunggono mengatakan Dharma Wanita adalah anggotanya terdiri dari istri ASN, jadi saya harap seluruh anggota Dharma Wanita kedepannya bisa turut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Terutama mealui diskominfo ini pusatnya adalah digital, jadi harus menggali wawasan terus ke arah yg lebih baik lagi.
“Saya berharap bisa meningkatkan perannya sebagai anggota Dharma Wanita untuk bisa turut membantu mensukseskan pembangunan dalam rangka mendampingi suami,” ucap Ketua DWP Kukar Yulaikah Sunggono, Selasa (20/12/2022).
Jumlah kepengurusan yang dilantik Dharma Wanita pada hari ini ada 21 orang. Terdiri dari 3 bidang yakni bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bidangnya, menyesuaikan dengan dana dan kegiatan kantor.
Sementara itu, Ketua DWP UP Diskominfo Kukar, Rini Sulistiyowati menyampaikan sejak suaminya dilantik di Diskominfo, DWP UP sudah berkegiatan, namun mungkin pada hari ini baru dikukuhkan.
“Kami akan terus berkolaborasi dimana kami bisa masuk, artinya kita melihat kegiatan di Diskominfo, dimana Dharma Wanita bisa ikut berperan,” ucap Rini.
Kadiskominfo Kukar, Dafip Haryanto turut mendukung dan mengucapkan selamat atas pengukuhan DWP UP Diskominfo Kukar. Ia berharap pengukuhan ini lebih meyakinkan dan setiap program kerja kepengurusan bisa di-support dan di-fasilitasi.
“Kepengurusan ini wanita mandiri, jadi sangat bergantung bagaimana peran kita dari perangkat daerah para suami untuk mensupport rencana kerja yang mereka sepakati,” kata Dafip. (Indah Hardiyanti)
