Mediaetam.com, Tenggarong – Persoalan yang terjadi di Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman akan jadi fokus DPRD Kutai Kartanegara.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kukar, Supriyadi saat diwawancarai Mediaetam.com.
Persoalan tersebut juga dirinya telah menerima surat dari LBH Advokat Legal Konsultan Auditor Jamaluddin dan Partner pada Senin (08/03/2021).
Selain surat dirinya juga berdiskusi singkat bersama tokoh Muara Kaman, salah satu poin ternyata rentetan permasalahan cukup panjang terutama berkaitan pinjaman koperasi dengan Bank Mandiri yang mencapai kurang lebih Rp 112 miliar.
Diketahui, Koperasi Bina Tani Sawit Sedulang (BTSS) dapat pinjaman dari Bank Mandiri yang dicairkan PT Agri Eastborneo Kencana (AEK) sebesar Rp 55.736.569.000 dan Rp 57.839.965.500 yang sebelumnya pihak koperasi tak pernah bermohon dengan jumlah tersebut.
Karena plasma ini bekerjasama dengan Bank Mandiri Pusat, secara tegas dirinya akan panggil pihak bank bersangkutan di Jakarta karena kurang lebih ada Rp 112 miliar yang menjadi agunan dari para petani di Sedulang.
“Saya akan meminta penjelasan dari pihak Bank Mandiri, bagaimana bentuk kerjasamanya di perbankan, mekanismenya seperti apa, bagaimana rute alur jaminan plasma, kemudian pinjaman Rp 55 miliar itu apa terus Rp 57 miliar itu apa dan sampai Rp 112 miliar itu kenapa,” ucap Politisi PAN tersebut.
Dirinya mempertanyakan bagaimana mekanisme pinjaman, ia bukan berfikir negatif apakah ada pencucian di dalamnya, misalnya ada alirannya seperti apa walaupun itu internalnya.
Sementara terkait perusahaan yang belum bayar Sisa Hasil Usaha (SHU) plasma masyarakat selama enam bulan. Supriyadi menuturkan pembayaran tersebut berkaitan dengan pinjaman dari pihak Bank.
” Karena selama ini pinjaman masuk di perusahaan, padahal pinjaman tersebut jaminan atas nama koperasi maka tentunya menjadi kepentingan koperasi bukan perusahaan,” ucapnya. (Akbar)
