Mediaetam, Kukar – Dalam menurunkan angka stunting, intervensi penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi. Maka dari itu, pembagian kewenangan dalam penanganan dan pencegahan intervensi stunting dimulai dari kabupaten, camat hingga desa/kelurahan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Martina Yulianti menyampaikan sebagai wujud keseriusan Kukar, akan dilakukan pembagian kewenangan dan pendanaan sebagai bentuk komitmen bersama terkait penurunan stunting oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.
“Perencanaan dan penganggaran kegiatan untuk pendataan dan intervensi ini harus teralokasi dengan baik, juga kualitas layanan dari OPD dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan diharapkan memberikan pelayanan terbaik,” kata Kepala Dinkes Kukar, Martina Yulianti, belum lama ini.
Untuk itu setiap OPD, organisasi kemasyarakatan, serta unsur kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan harus berkoordinasi dan bersinergi dalam dalam menyelenggarakan intervensi stunting ini.
“Dalam hal ini kecamatan memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi intervensi pencegahan stunting serta memfasilitasi pertemuan secara berkala (per triwulan) mulai dari tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam intervensi penurunan stunting di wilayahnya,” jelasnya.
Kemudian, untuk kepala desa/kelurahan memiliki kewenangan dalam memastikan setiap sasaran Keluarga 1000 Harapan di wilayahnya telah terdata sesuai dengan tingkat pemenuhan layanan yang di miliki.
“Pemerintah desa/kelurahan wajib mensinkronisasi pendataan dan intervensi terhadap keluarga 1000 Harapan ditiap wilayahnya. Komitmen serta kolaborasi yang kuat antar Pemerintah hingga Non-Pemerintah dalam melakukan sinkornisasi program dapat mendukung penurunan stunting di Kukar,” demikian Dr. Martina Yulianti. (Indah Hardiyanti)
