TENGGARONG – Polres Kukar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Hotel Grand Fatma, Tenggarong mengadakan pertemuan. Mereka rapat membahas strategi pengamanan dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan Pilkada Kukar dan Pilgub Kaltim 2024 berjalan aman, kondusif, dan sesuai prinsip demokrasi.
Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan menekankan, netralitas ASN, TNI, dan Polri adalah kunci untuk menciptakan suasana demokrasi yang sehat.
“Kami optimis bahwa dengan kerja sama yang baik, Pilkada serentak di Kukar akan berlangsung aman, kondusif, dan menciptakan suasana demokrasi yang sehat,” ujarnya, Selasa (13/8/2024).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara telah menyebutkan, persoalan netralitas ASN Kukar di Pilkada 2024 menempati level rawan.
Komisioner Bawaslu Kukar Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Munir Anshori mengatakan, hasil tersebut berpedoman pada Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP).
“Rekomendasi Bawaslu soal ketidaknetralan ASN/TNI/Polri di Pemilu 2024 sangat tinggi,” katanya.
Ketidaknetralan ASN Kukar juga diperkuat dengan laporan Komisi ASN yang memosisikan Kukar di nomor urut 7 se-Indonesia dari kasus ketidaknetralan di momentum tahun politik.
“Ada delapan kasus yang masuk dan ditangani ke KASN,” ucapnya.
Kewenangan Bawaslu, lanjut dia, hanya menyelidiki kasus perkara sampai selesai. Kewenangan lanjutan dikembalikan lagi ke institusi ASN.
Selain itu, ada juga potensi kerawanan di tingkat distribusi logistik, serta sengketa pemilu. Berbagai upaya yang dilakukan Bawaslu Kukar demi menekan IKP seperti memberikan imbauan, kerja sama lintas lembaga dengan Pemkab, TNI dan Polri, serta melibatkan tokoh masyarakat dan institusi pendidikan.
“Termasuk kita perkuat pengawasan partisipatif, dengan melibatkan media massa dalam pengawasan pemilihan,” ucapnya.
Indikator kerawanan pemilihan lainnya, meliputi Ketidakpatuhan peserta pemilu, adanya politik uang, adanya teknis cuaca, adanya sengketa antara peserta pemilu, akurasi data pemutahiran data pemilih, serta adanya catatan khusus dari pengawas pemilu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono tak henti-hentinya mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Selain itu, Sunggono juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kukar untuk menyukseskan Pilkada, yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
Sunggono mengimbau seluruh ASN, khususnya di Kabupaten Kukar untuk menggunakan hak pilih dan menjadi pemilih yang baik.
“Jaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis, jadilah contoh pemilih yang baik bagi masyarakat, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar di Kukar,” katanya.
Ia mengatakan, ASN harus bisa menempatkan diri pada posisinya dalam proses Pilkada. Karena ada konsekuensi yang harus diterima ASN jika tidak netral, apalagi terlibat langsung dalam politik praktis saat Pilkada.
“Tentu akan ada risiko atau menerima sanksi sesuai dengan aturan dan peraturan tentang disiplin ASN,” tegas Sunggono. (redaksi)